RADAR JOGJA - Sebanyak 273 siswa dari berbagai daerah di Jawa Barat telah menyelesaikan program pembinaan karakter yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Program yang berlangsung selama 18 hari ini dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, dan menelan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar.
Setiap peserta mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 11,7 juta.
Program ini, yang dikenal dengan nama Gapura Panca Waluya, bertujuan untuk membentuk karakter, disiplin, dan semangat bela negara pada siswa-siswa yang dianggap bermasalah.
Metode pelatihan yang diterapkan menyerupai pelatihan militer, dengan aktivitas fisik intensif dan pembinaan mental.
Biaya Rp 3,2 miliar untuk 273 siswa selama 18 hari memang memicu tanda tanya publik, terutama soal rincian anggarannya.
Mari kita pecah kemungkinan penyebab kenapa anggaran sebesar itu bisa habis:
Estimasi Biaya per Siswa
Jika dibagi rata:
Anggaran Rp 3.200.000.000 dibagi 273 siswa jumlahnya adalah Rp 11.720.146 per siswa.
Kemudian, sekitar Rp 11.720.146 dibagi 18 hari, maka seorang siswa akan menelan biaya sekitar Rp 651.119 per hari di barak militer.
Kemungkinan Komponen Biaya
1. Akomodasi dan konsumsi terdiri dari makanan 3 kali sehari + camilan, kemudian penginapan di fasilitas militer (meski milik negara, tetap ada biaya operasional).
2. Transportasi seperti antar-jemput siswa dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Seragam dan perlengkapan terdiri dari seragam militer, sepatu, topi, alat tulis, kasur/lengkap tidur, tas, dan lain-lain.
4. Pelatihan & tenaga pengajar seperti instruktur militer, psikolog, guru, motivator, dan honorarium atau insentif mereka.
5. Fasilitas & operasional termasuk biaya penggunaan fasilitas Dodik Bela Negara dan listrik, air, keamanan, serta kebersihan.
6. Dokumentasi dan sertifikat seperti foto/video kegiatan, dokumentasi resmi, cetak sertifikat kelulusan.
7. Administrasi dan koordinasi juga memerlukan biaya manajemen program, tim pelaksana, monitoring evaluasi.
Dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2025, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam menangani permasalahan remaja di Jawa Barat.
Ia juga mengungkapkan bahwa program ini akan berlanjut dengan target peserta mencapai belasan ribu siswa.
Meskipun menuai dukungan dari sebagian masyarakat yang melihat program ini sebagai upaya positif dalam membentuk karakter generasi muda, program ini juga mendapat kritik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
KPAI menilai bahwa pendekatan militeristik dalam pembinaan anak-anak berpotensi melanggar hak-hak anak.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini merupakan solusi darurat untuk permasalahan remaja dan bahwa pihaknya terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyempurnakan program ini. (Adinda Fatimatuzzahra)
Editor : Meitika Candra Lantiva