RADAR JOGJA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menjadi sorotan publik setelah menginisiasi program kontroversial yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter.
Program yang dimulai pada 2 Mei 2025 ini bekerja sama dengan TNI dan Polri, bertujuan untuk mendidik siswa di wilayah rawan agar memiliki mental dan disiplin yang lebih baik.
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa.
Mereka menilai bahwa program tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama karena melibatkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan militer yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka.
Salah satu orang tua bahkan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tuduhan pelanggaran HAM.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa kebijakan yang meminta siswa mengikuti pendidikan militer sebagai bentuk hukuman jelas keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Menurutnya, pendidikan karakter seharusnya tidak melibatkan unsur-unsur militer, apalagi jika dijadikan sebagai sanksi bagi siswa yang bermasalah.
Dedi Mulyadi sendiri mengaku terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak.
Ia menyatakan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memberikan alternatif pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap bermasalah, bukan untuk menghukum.
Ia juga menekankan bahwa program ini bersifat sukarela dan tidak memaksa siswa untuk mengikuti.
Meskipun demikian, kontroversi ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.
Kedepannya, diharapkan ada dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak melanggar hak-hak individu. (Anicetus Awur)
Editor : Meitika Candra Lantiva