RADAR JOGJA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta tidak akan mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter.
Pernyataan ini disampaikan Pramono pada 2 Mei 2025 di Balai Kota Jakarta.
"Jakarta punya kebijakan tersendiri," ujar Pramono, tanpa merinci lebih lanjut mengenai pendekatan yang akan diambil oleh Pemprov DKI.
Sementara itu, Dedi Mulyadi telah meluncurkan program pembinaan karakter bagi siswa yang sulit dibina, terlibat pergaulan bebas, atau berpotensi melakukan tindakan kriminal.
Program ini dimulai pada 2 Mei 2025 dan melibatkan TNI serta Polri, dengan durasi enam bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan.
Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar.
"Tidak ada pelatihan militer. Ini pembinaan yang tidak mereka dapat di lingkungan rumah," jelas Dedi.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Taufik, mendukung langkah Dedi dan mendorong Pramono untuk menerapkan kebijakan serupa di Jakarta.
"Saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali jika para pelajar nakal diberikan pelatihan yang sifatnya memang menyalurkan energi fisik mereka ke arah yang positif," kata Taufik.
Namun, kritik datang dari berbagai pihak. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai bahwa pendekatan militeristik bukan solusi yang tepat untuk menangani siswa bermasalah.
Baca Juga: Bayer Leverkusen Ditahan Imbang Freiburg, Bayern Munich Juara Bundeliga, Xabi Alonso: Selamat
"Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," ujarnya.
Bonnie juga menekankan pentingnya peran psikolog dan psikiater dalam menangani masalah ini.
Komnas HAM juga menyuarakan keprihatinan terhadap program ini.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, meminta Dedi Mulyadi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa pendidikan karakter seharusnya tidak dilakukan dalam bentuk hukuman yang berpotensi melanggar hak anak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, turut memberikan tanggapan kritis.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerahnya lebih memilih mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam mendisiplinkan siswa, ketimbang menempuh skema pendidikan karakter ala militer di barak TNI.
"Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja," kata Luthfi.
Perbedaan pendekatan antara Pramono Anung dan Dedi Mulyadi mencerminkan variasi strategi pemerintah daerah dalam menangani isu pendidikan dan disiplin siswa.
Sementara Dedi memilih pendekatan tegas dengan pembinaan di barak militer, Pramono tampak memilih jalur yang lebih fleksibel, meskipun detailnya belum jelas.
Kontroversi ini menyoroti kompleksitas isu, dengan dukungan dan kritik yang beragam, mencerminkan tantangan dalam menangani siswa bermasalah di Indonesia. (Affan Yunas Hakim)
Editor : Meitika Candra Lantiva