RADAR JOGJA - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat bersama pemprov setempat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak yang bermasalah.
Kebijakan ini bekerja sama dan dalam pengawasan TNI dan POLRI.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudhayana Kadispenad, menyampaikan bahwa sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi, wajib militer akan dilaksanakan kerjasama antara Kodam II Siliwangi dan Pemprov Jawa Barat.
Kerja sama yang dimaksud ialah terkait penanganan siswa bermasalah. Hal ini disampaikan Wahyu pada Senin (28/4/2025).
Wahyu juga menambahkan bahwa siswa yang akan menjalani program ini dipastikan akan ditentukan dengan melibatkan kesepakatan sekolah dan orang tua.
Kebijakan ini diciptakan usai maraknya kasus tawuran antar pelajar dan mengguritanya pelajar yang terlibat dalam geng motor di Jawa Barat.
Anak-anak yang akan masuk dalam program ini akan menjalani wajib militer dengan durasi minimal enam bulan hingga satu tahun dengan status tetap terdaftar di sekolah.
Pangdam III Siliwangi sudah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menunjang program ini.
“Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati dan walikota, nanti anak-anak dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan”, ujar Dedi dilansir dari liputan6.com pada (29/04).
Di kesempatan yang sama, Dedy menambahkan bahwa dirinya berkomitmen untuk memastikan program ini khusus dihadirkan untuk mengatasi geng motor yang hingga saat ini belum juga tuntas.
Ia juga mengungkapkan bahwa program ini harus segera dilakukan dalam waktu dekat.
Ia menyampaikan pada bulan Mei 2025, program ini rencananya akan mulai diberlakukan.
Dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, ini harus tuntas!”, tegasnya. (Umi Jari Widayah)
Editor : Meitika Candra Lantiva