RADAR JOGJA – Taman Safari Indonesia (TSI) di Bogor menjadi sorotan publik setelah sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) bersuara mengungkapkan dugaan kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja di lingkungan sirkus tersebut.
Pengakuan ini memicu gerakan boikot terhadap TSI yang viral di media sosial.
Para mantan pemain OCI melaporkan bahwa mereka mengalami penyiksaan fisik, termasuk pemukulan dan pemaksaan bekerja dalam kondisi sakit.
Beberapa di antaranya mengaku dipaksa bekerja sejak usia dini tanpa upah dan pendidikan yang layak.
Mereka juga mengklaim bahwa setelah melahirkan, mereka dipisahkan dari bayi mereka.
Laporan ini telah disampaikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk ditindaklanjuti .
"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan, dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi pelanggaran HAM,” ujar Wamen HAM Mugiyanto.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memantau kasus ini dan menemukan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1997.
Komnas HAM menyatakan bahwa pelanggaran tersebut melibatkan eksploitasi terhadap anak-anak yang menjadi pemain sirkus di OCI.
Menanggapi tuduhan tersebut, Komisaris TSI, Tony Sumampouw, membantah keterlibatan TSI dalam kasus eksploitasi ini.
Ia menegaskan bahwa TSI dan OCI adalah dua entitas yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum.
Tony juga menunjukkan rekaman video dari tahun 1981 yang memperlihatkan anak-anak sirkus OCI tampak ceria, sebagai bukti bahwa tidak ada penyiksaan yang terjadi.
“Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Meskipun demikian, Kementerian HAM berencana memanggil pihak TSI untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM ini.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan mempertimbangkan rekomendasi dari Komnas HAM.
Di sisi lain, Komisi III DPR RI juga telah memanggil mantan pemain OCI dan pengelola TSI untuk mendalami kasus ini.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
“Jangan ada eksploitasi dan kekerasan terhadap para pekerja. Itu jelas melanggar hukum," kata Abdullah.
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dalam industri hiburan.
Masyarakat berharap agar investigasi dilakukan secara transparan dan adil, serta memberikan keadilan bagi para korban. (Affan Yunas Hakim)
Editor : Meitika Candra Lantiva