RADAR JOGJA - Dalam beberapa tahun terakhir, kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara, telah menyoroti isu perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja.
Beberapa insiden mencuat, mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.
Kasus di Myanmar (Maret 2025)
Pada Maret 2025, sebanyak 554 WNI menjadi korban eksploitasi di Myanmar.
Mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan penyetruman.
Lebih mengkhawatirkan, beberapa di antara mereka diancam akan diambil organ tubuhnya jika tidak memenuhi target kerja yang ditetapkan oleh sindikat.
Sebanyak 400 WNI berhasil dipulangkan ke Indonesia pada tahap pertama repatriasi.
Sebelumnya pada Agustus 2024, seorang TKI asal Sukabumi, Syamsul Diana Ahmad (30), meninggal dunia di Kamboja pada awal Agustus 2024.
Syamsul awalnya dijanjikan pekerjaan di Singapura, namun ternyata dikirim ke Kamboja dan dipekerjakan sebagai operator judi online.
Pihak keluarga menerima informasi mengenai kematiannya dari perusahaan tempatnya bekerja.
Jenazah Syamsul berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 13 September 2024.
Seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat, berinisial MAF (20), juga meninggal dunia di Kamboja pada 13 November 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Phnom Penh selama tiga hari.
Pihak keluarga belum menerima rekam medis yang menjelaskan penyebab kematiannya dan mencurigai adanya tekanan di tempat kerja.
Sebelum meninggal, MAF sempat mengeluhkan kondisi kerja dan ingin pulang ke Indonesia.
Tindakan Pemerintah dan Penyebab Eksploitasi WNI di Negara Tetangga
Kementerian Sosial RI mengungkapkan bahwa masalah utang dan kemiskinan mendorong WNI untuk menjual ginjal mereka di Kamboja.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi WNI di luar negeri, termasuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban, serta meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan manusia.
Penyebab maraknya kasus TKI yang menjadi korban eksploitasi hingga perdagangan organ di luar negeri, khususnya di negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, masih belum bisa sepenuhnya diberantas oleh pemerintah karena beberapa alasan utama:
1. Modus Rekrutmen yang Sulit Dideteksi
Banyak WNI dijanjikan pekerjaan legal di negara maju seperti Singapura, Jepang, atau Korea, tapi ternyata dikirim ke negara lain secara ilegal.
Mereka seringkali direkrut melalui media sosial, kenalan, bahkan agen tak resmi, tanpa izin dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).
2. Kurangnya Edukasi dan Literasi Hukum
Sebagian besar korban berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang kurang memahami prosedur migrasi kerja resmi.
Mereka tidak tahu pentingnya visa kerja yang sah, kontrak legal, serta hak-hak mereka sebagai pekerja migran.
3. Permintaan Pasar Gelap yang Tinggi
Perdagangan organ tubuh adalah industri ilegal global yang sangat menguntungkan.
Permintaan tinggi dan lemahnya pengawasan medis di beberapa negara membuat sindikat makin berani beroperasi dan merekrut korban dari kelompok rentan.
4. Lemahnya Kerja Sama Internasional
Meski Kemenlu dan BP2MI aktif menangani kasus-kasus ini, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, atau Vietnam masih terbatas, terutama dalam hal penindakan hukum terhadap pelaku di negara tujuan.
5. Faktor Ekonomi dan Desakan Hidup
Sebagian korban nekat bekerja ke luar negeri karena himpitan ekonomi, utang, atau tekanan keluarga.
Beberapa bahkan secara sadar menjual ginjal atau menerima pekerjaan berisiko karena tidak punya pilihan lain.
Namun, pemberantasan total masih sulit karena sifat kasus yang kompleks, lintas negara, dan melibatkan sindikat internasional. (Adinda Fatimatuzzahra)