RADAR JOGJA - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan meminta penghentian sementara pembangunan proyek infrastruktur berskala besar yang belum berjalan, termasuk proyek jalan tol baru.
Kebijakan ini disampaikan sebagai respons terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan, penundaan ini menyasar proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan awal.
Proyek seperti Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap menjadi contoh infrastruktur yang sementara dihentikan.
Namun, proyek yang sudah masuk tahap konstruksi atau studi kelayakan akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Jika ada investor swasta yang bersedia mengambil alih pendanaan, proyek-proyek tersebut dapat dilanjutkan.
Sony menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran negara.
Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek yang dilanjutkan memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial.
Keputusan ini juga menuai pandangan dari para analis. Ronny P. Sasmita, seorang analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menilai langkah Prabowo ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama.
Faktor pertama adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang cukup besar dengan defisit anggaran APBN 2025 dirancang mencapai 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di 2,29 persen.
Kekurangan dana ini memaksa pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti melalui kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengurangan subsidi energi.
Faktor kedua berkaitan dengan evaluasi dampak dari proyek infrastruktur sebelumnya.
Ronny mencatat bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran selama satu dekade terakhir hanya memberikan dampak terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka lima persen.
Prabowo dinilai ingin memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan, serta kemampuan sumber daya manusia.
Faktor ketiga adalah prioritas pada program yang memberikan efek nyata untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan Prabowo.
Alih-alih meneruskan proyek infrastruktur besar yang belum terbukti memberikan dampak signifikan, pemerintah lebih memilih mengalihkan anggaran ke program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan peningkatan sektor pendidikan.
Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, langkah penundaan proyek infrastruktur bukanlah hal baru.
Penundaan ini pernah dilakukan dalam pembatalan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelumnya akibat ruang fiskal yang terbatas.
Ia juga menyoroti bahwa biaya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak hanya mencakup konstruksi tetapi juga penyediaan lahan, yang memakan waktu dan dana besar.
Senada dengan itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendukung langkah penghentian sementara proyek besar ini.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk menilai urgensi dan dampak dari setiap proyek yang direncanakan.
Pemerintah dinilai harus memastikan bahwa anggaran difokuskan pada program-program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Huda juga mencatat bahwa kebutuhan anggaran tahun 2025 sangat besar, terutama untuk program makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran hingga Rp 71 triliun.
Jika proyek infrastruktur dan program-program unggulan dijalankan secara bersamaan, anggaran negara berpotensi membengkak dan memperlebar defisit fiskal.
Dengan kebijakan ini, Prabowo diharapkan mampu mengarahkan fokus pembangunan ke program-program yang memberikan efek nyata pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menata prioritas pembangunan dengan lebih bijaksana, sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
Editor : Winda Atika Ira Puspita