RADAR JOGJA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) dengan tegas menuding upaya Agung Laksono mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal.
JK bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi kemanusiaan.
"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," ujar JK, Senin (9/12/2024).
Menurut JK, langkah Agung Laksono untuk merebut kursi Ketua Umum PMI tidak hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga hukum.
Ia menilai Agung kerap menciptakan perpecahan, seperti yang sebelumnya terjadi di internal Partai Golkar.
"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," tegas JK.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini juga mengingatkan bahwa PMI hanya ada satu di Indonesia.
"PMI itu hanya satu dalam satu negara," tambahnya.
JK juga menyebutkan, sejumlah pihak yang berada di balik gerakan Agung Laksono sudah diberhentikan dari PMI karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Terkait pernyataan Agung bahwa PMI di bawah kepemimpinan JK tidak harmonis dengan pemerintah, JK membantah keras tudingan tersebut.
"Siapa bilang? Tadi berapa menteri yang bicara, kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. Jadi semua menteri yang terkait, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan kita undang," ungkap JK.
Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum PMI, JK langsung menginstruksikan seluruh relawan untuk semakin aktif dan terorganisasi dalam mendukung pemerintah menangani bencana.
Ia menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini, seperti banjir di Sukabumi dan Cianjur, yang membutuhkan perhatian lebih.
Editor : Winda Atika Ira Puspita