RADAR JOGJA - Samuel Abrijani Pangerapan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 4 Juli 2024.
Pengunduran diri ini, menyusul serangan ransomware Brain Cipher yang meretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada akhir Juni lalu.
Dalam pernyataannya di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7/2024), Samuel mengungkapkan, bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri secara lisan pada 1 Juli dan menyerahkan surat resmi pengunduran diri pada 3 Juli kepada Menteri Kominfo.
"Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya, sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan, secara teknis. Jadi saya yang mengambil tanggung jawab moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harus saya tangani dengan baik," ujarnya.
Samuel menegaskan bahwa meskipun telah mundur dari jabatannya, ia akan terus fokus pada transformasi digital Indonesia.
"Membangun Indonesia bukan hanya harus dari pemerintah," tambahnya.
Saat ini, masalah dari gangguan PDNS masih belum terselesaikan, menyebabkan berbagai dampak merugikan.
Berikut beberapa keluhan yang diungkap netizen di media sosial:
- Ribuan paspor belum bisa dicetak karena layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor belum dapat dilayani.
- Diaspora yang paspornya expired atau residensi habis tidak dapat memperpanjang residensi, sehingga terancam deportasi.
- Sekitar 800 ribu data penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hilang dan tidak ada backupnya.
- Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) terpaksa mundur, mengakibatkan jadwal kuliah di luar negeri terganggu.
- Penerima beasiswa BPI kemungkinan akan terlambat menerima dananya.
- Aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional masih belum bisa diakses.
- Verifikasi data penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai daerah terganggu.
- Sertifikasi halal UMKM terhambat karena portal ptsp.halal.go.id mati.
- Cek NISN tidak bisa diakses, menghambat verifikasi data mahasiswa baru.
- 282 data kementerian hilang, hanya 44 kementerian yang memiliki backup.
- Surat menyurat di berbagai Pemkot dilakukan secara manual.
- Jamaah Umrah terancam gagal berangkat ke tanah suci karena masalah paspor dan visa.
- Antrian panjang di imigrasi bandara karena penanganan manual.
- Sinkronisasi data untuk pendaftaran KIPK jalur mandiri terganggu.
- Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS lewat elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id ditutup sejak 20 Juni.
- Registrasi NPWP terkena dampaknya.
- WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia tidak bisa membuat NPWP karena terkait imigrasi.
- Website otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan.
- Data pokok pendidikan (Dapodik) belum bisa diakses.
- Elektronik siap nikah dan hamil (Elsimil) tidak dapat diakses untuk input dan update data.
- Penulisan ijazah SD, SMP, dan SMA sederajat terlambat karena web NISN tidak dapat diakses.
Dampak dari serangan ransomware ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan data dalam proses transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia.
Upaya pemulihan terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. (Akmal Haidar Alfath)
Baca Juga: ISSI Optimistis Rebut Dua Emas di PON 2024, Pengda Siap Tuntaskan Beban dari KONI DIY
Editor : Winda Atika Ira Puspita