JOGJA - Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyoroti tingginya jumlah pengangguran dari kalangan berpendidikan tinggi menjadi persoalan yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak akses pendidikan.
Pemerintah dinilai perlu berjalan di dua sisi sekaligus, yakni membenahi relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri serta memperluas penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan industrialisasi.
Prof Dr R Agus Sartono menilai, persoalan tersebut semakin penting di tengah perubahan struktur pasar kerja akibat otomatisasi dan perkembangan teknologi. Berdasar data terbaru BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang.
Baca Juga: PSS Sleman Masih Agendakan Tiga Uji Coba
Dari jumlah itu, sekitar 7,3 juta orang berada dalam kondisi menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Data tersebut merupakan hasil Sakernas Februari 2026 yang dirilis BPS pada Mei 2026.
”Persoalan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari ketidakseimbangan antara jumlah lulusan yang masuk ke pasar kerja dan kemampuan dunia usaha menciptakan kesempatan kerja baru,” katanya, Kamis (13/8/2026).
Menjelang penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan 2027 oleh presiden, pemerintah juga menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan kerja. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, korupsi, praktek ilegal mining, hingga ilegal business.
"Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi," tuturnya.
Baca Juga: Catat! WJNC Bakal Digelar Sepekan Penuh Tahun Ini, Usung Konsep Festival, Hadirkan Beragam Agenda
Agus memperkirakan persoalan tersebut akan terus berulang karena arus lulusan baru setiap tahun relatif besar. Terdapat sekitar 3,7 juta lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat yang menyelesaikan pendidikan setiap tahun. Sekitar 1,9 juta di antaranya melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan sekitar 1,6 juta lainnya langsung masuk ke pasar kerja.
Pada saat yang sama, sekitar 1,8 juta lulusan perguruan tinggi juga mencari pekerjaan. Kondisi tersebut membuat pencari kerja baru mencapai sekitar 3,4 juta orang setiap tahun. Jika ditambah dengan pengangguran yang sudah ada, Agus menyebut sedikitnya terdapat 10,62 juta orang yang harus bersaing mendapatkan kesempatan kerja.
"Angka-angka ini tidak banyak perubahan selama sepuluh tahun terakhir, karena luaran pendidikan di jenjang SLTA dan pendidikan tinggi tidak bisa dihentikan. Ini tantangan bagi pemerintah, membuat iklim usaha yang kondusif, jadi penciptaan kesempatan kerja meningkat," jelasnya.
Baca Juga: Sasar Anak Muda, Dana Keistimewaan Dukung Penyelenggaraan Olimpiade Bahasa dan Aksara Jawa
Persoalan tersebut juga memiliki relevansi dengan kondisi pasar kerja di DIY. Meski tingkat pengangguran terbuka DIY relatif rendah, yakni 3,05 persen pada Februari 2026, pasar kerja daerah ini tetap menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan struktur pekerjaan.
BPS mencatat hanya 46,02 persen penduduk bekerja di DIY berada dalam kegiatan formal. Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar antara lain pertanian, perdagangan, dan industri.
Angka TPT yang relatif rendah, dengan demikian, tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh lulusan telah terserap dalam pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
Tantangan lain adalah memastikan lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha. Persaingan tersebut membuat sebagian lulusan perguruan tinggi akhirnya bekerja di bawah kualifikasi pendidikan mereka.
Baca Juga: DPRD Kota Jogja Desak Pemkot Salurkan Bansos Tepat Sasaran
"Pada saat bersamaan, perkembangan teknologi mendorong dunia usaha semakin mengandalkan otomatisasi demi meningkatkan efisiensi. Sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia menjadi semakin selektif," terangnya.
Menurutnya, masalah pengangguran juga memiliki konsekuensi lebih luas terhadap ketahanan ekonomi. Pendapatan masyarakat yang rendah dapat mempersempit kemampuan menabung, sementara kebutuhan konsumsi berpotensi dipenuhi melalui pembiayaan utang.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip Agus menunjukkan outstanding pinjaman online legal mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026 atau meningkat 25,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Angkat Isu Peningkatan UMKM, Polres Kulon Progo Terima Kunjungan MC Sespimmen Polri Angkatan ke-67
"Ini peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang. Rendahnya kemampuan pembentukan kapital melalui tabungan dan melonjaknya kredit konsumtif dari pinjol jadi ancaman jangka panjang bagi ekonomi nasional," urainya.
Karena itu, Agus menilai pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi agar lebih dekat dengan kebutuhan industri. Agenda tersebut sebenarnya telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Menurut dia, revitalisasi tersebut perlu diterjemahkan tidak hanya dalam perubahan kurikulum, tetapi juga melalui peningkatan kualitas magang dan keterlibatan industri dalam proses pendidikan.
Penguatan hubungan antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha dinilai penting agar lulusan tidak baru mengetahui kebutuhan industri setelah masuk ke pasar kerja.
Baca Juga: Momentum Kemerdekaan, Dua Bendera Merah Putih Raksasa Bakal Dibentangkan di Gunung Andong Magelang
Agus juga mendorong pengembangan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Menurut dia, keberadaan institusi pendidikan vokasi yang berdekatan dengan pusat industri dapat memperbesar akses mahasiswa terhadap magang sekaligus membuka ruang keterlibatan tenaga ahli dari perusahaan.
Strategi tersebut dinilai relevan untuk daerah seperti DIY yang memiliki basis pendidikan tinggi besar, tetapi struktur ekonominya tidak didominasi industri manufaktur berskala besar. Pertumbuhan ekonomi DIY sendiri sepanjang 2025 mencapai 5,49 persen, dengan industri pengolahan menyumbang 11,80 persen terhadap struktur ekonomi dari sisi lapangan usaha.
"Tidak hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, pendidikan vokasi juga diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan," paparnya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita