JOGJA - Anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak yang terjadi saat ini, tidak semata-mata disebabkan tingginya harga pakan. Persoalan yang lebih mendasar justru berada pada ketidakseimbangan antara produksi dan kemampuan pasar menyerap telur.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Heru Sasongko, ia menyoroti kondisi industri ayam komersial Indonesia yang saat ini menghadapi tekanan harga. Menurutnya, harga pakan yang tinggi memang memperberat biaya produksi peternak, tetapi bukan berarti menjadi penyebab tunggal merosotnya harga telur.
Heru menjelaskan, ketika produksi telur lebih besar dibandingkan kemampuan pasar menyerapnya, harga secara alamiah akan mengalami tekanan. Kondisi tersebut semakin berat ketika biaya produksi justru bergerak naik.
Baca Juga: Bermain Pakai Hati, Pesan Sang Legenda Oni Kurniawan pada Kiper Muda PSIM Jogja Daib Pratama
"Ketika harga jual turun, biaya produksi justru naik. Nilai tukar rupiah memberikan tekanan terhadap berbagai bahan baku impor," kata Heru, Rabu (12/8/2026).
Berbagai bahan baku pakan seperti bungkil kedelai, asam amino, vitamin, mineral, hingga feed additive masih dipengaruhi harga dan dinamika perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat peternak menghadapi tekanan ganda karena harga jual produknya menurun sementara ongkos produksi meningkat.
Namun, Heru menilai persoalan harga telur tidak bisa disederhanakan hanya dengan persoalan biaya produksi.
Baca Juga: Kaji Usulan Perluasan Desil Sankem, Dinsosnakertrans Kota Jogja Hitung Ulang Kemampuan APBD
Menurutnya, industri ayam komersial Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan kapasitas produksi yang cukup pesat. Optimisme terhadap peningkatan konsumsi protein hewani, termasuk adanya Program Makan Bergizi (MBG), mendorong sejumlah pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksinya.
Persoalan muncul ketika keputusan investasi dan peningkatan produksi dilakukan secara bersamaan, sementara pertumbuhan permintaan tidak selalu bergerak secepat pertumbuhan pasokan.
"Penjelasan bahwa terjadi oversupply memang benar, tetapi sesungguhnya baru menjelaskan apa yang terjadi, bukan mengapa hal itu terus terjadi," ujarnya.
Baca Juga: Gencarkan Vaksinasi PMK, Pemberian di Gunungkidul Baru Capai 39 Persen: Sasar Populasi 136 Ribu
Heru menilai kelebihan pasokan merupakan konsekuensi dari sejumlah faktor yang bekerja secara bersamaan. Selain pertumbuhan produksi yang lebih cepat dibandingkan permintaan, daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Dalam kondisi daya beli tertekan, peningkatan konsumsi telur belum tentu berlangsung sesuai dengan pertumbuhan produksi. Faktor musiman juga dapat memperbesar tekanan dalam jangka pendek.
"Bila seluruh faktor itu disusun di satu kerangka, terlihat bahwa persoalan yang sedang dihadapi industri ayam komersial Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar kelebihan produksi," kata Heru.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan lain, yakni efektivitas penetapan harga acuan pemerintah ketika harga pasar berada jauh di bawah angka tersebut.
Baca Juga: Lautan Manusia di RW 57 Jurugsari, Ketika Senam Sehat HUT RI Satukan Mahasiswa, Seniman, dan Lansia
Heru mempertanyakan seberapa besar kemampuan pemerintah memengaruhi harga pasar hanya melalui penetapan atau imbauan harga.
Menurutnya, apabila fundamental supply-demand tidak berubah, penetapan harga acuan tidak serta-merta membuat konsumen bersedia membeli pada harga yang ditentukan pemerintah.
"Kalau konsumen tidak mau membeli, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Sementara produksi over supply," ujarnya.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah harga telur bisa didorong kembali mencapai harga acuan. Yang lebih penting adalah instrumen apa yang benar-benar mampu mengubah keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Baca Juga: Beasiswa Pemprov Jateng Buka Jalan Santri Kudus Kuliah Kedokteran Gigi hingga China
Heru mengingatkan, pemerintah sebelumnya juga pernah menerapkan bentuk intervensi yang lebih kuat terhadap industri perunggasan melalui kebijakan pada masa lalu. Namun, intervensi tersebut belum menyelesaikan persoalan tata niaga perunggasan secara berkelanjutan.
"Kalau fundamental supply-demand-nya tidak berubah, saya kira pasar tetap akan menentukan harga," tegasnya.
Lebih jauh, Heru melihat persoalan harga telur saat ini sebagai gejala dari persoalan yang lebih besar dalam tata kelola industri ayam komersial nasional.
Menurutnya, industri perunggasan Indonesia telah berkembang sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan tersebut terjadi pada sektor genetika, nutrisi, kesehatan hewan, teknologi kandang, pembibitan, hatchery, pakan hingga industri pengolahan.
Baca Juga: Gelombang Tinggi Sebabkan Muara Baros Tersumbat Pasir, 55 Hektare Lahan Pertanian Terendam Air Laut
Namun, kompleksitas industri tersebut belum sepenuhnya diikuti sistem tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan data dalam satu proyeksi kebutuhan nasional.
"Industri ayam komersial Indonesia telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan sistem tata kelola yang menopangnya," ujarnya.
Heru menilai berbagai kebijakan yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan produksi dan konsumsi pangan perlu disusun dengan menggunakan proyeksi yang sama. Program peningkatan produksi, investasi baru, stabilisasi harga, peningkatan konsumsi hingga kebijakan perdagangan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga: Suarakan Inklusi! Bendera Merah Putih Membentang 1 Kilometer di Malioboro, Pecahkan Rekor MURI
Sebab, keputusan yang rasional jika dilihat dari sisi masing-masing sektor dapat menghasilkan persoalan ketika dilakukan secara bersamaan pada tingkat industri.
"Akumulasi keputusan yang secara individual rasional dapat menghasilkan tekanan pada tingkat industri," kata Heru.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat sistem pemantauan supply-demand industri ayam komersial secara nasional. Data produksi, populasi, setting egg, investasi baru, konsumsi hingga indikator ekonomi perlu digunakan secara terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Heru menyebut pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah bergerak dari kebijakan yang bersifat reaktif menuju kebijakan yang lebih antisipatif.
Baca Juga: 22 KK di Padukuhan Banaran, Kulon Progo Terdampak Kekeringan, 5.000 Liter Air Cukup untuk Tiga Hari
“Potensi ketidakseimbangan dapat dikenali lebih awal, sehingga langkah korektif dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi krisis harga,” ujarnya.
Dengan demikian, menurut Heru, persoalan harga telur saat ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana menaikkan harga jual peternak. Krisis tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali tata kelola industri ayam komersial agar mampu menjaga keseimbangan antara produksi, permintaan, biaya produksi dan kapasitas pasar.
Sebab, selama produksi terus bertambah tanpa diimbangi pertumbuhan permintaan dan kemampuan sistem pemasaran menyerap pasokan, tekanan harga akan tetap berulang.
“Keberhasilan industri ayam komersial tidak hanya ditentukan dari kemampuan meningkatkan produksi telur dan daging ayam, tapi juga kemampuan menjaga keseimbangan industri secara berkelanjutan,” pungkasnya. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita