JOGJA - Gelombang demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah kembali dilakukan oleh mahasiswa di Kawasan Titik Nol Kilometer Jogja pada Senin (22/6/2026). Uniknya, aksi mereka dilakukan dengan tapa pepe atau berjemur di bawah terik matahari.
Koordinator Aksi Ahsan Taqwim mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap tata kelola negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam aksi itu massa aksi membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan nasional, reformasi ekonomi, hingga penguatan ruang demokrasi sipil.
Ahsan membeberkan, tuntutan pertama perihal evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya program tersebut harus diperbaiki secara menyeluruh dari sistem regulasi kebijakan, hingga teknis distribusi di lapangan.
Selain itu, mereka juga menuntut peninjauan ulang terhadap urgensi dan alokasi anggaran program Koperasi Desa Merah Putih. Guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran negara di tingkat nasional.
Baca Juga: Tak Ikut Ramaikan Piala Dunia di Amerika, Hokky Caraka Panaskan Persaingan di Tarkam
Kemudian tuntutan kedua, mahasiswa menyoroti maraknya penempatan aparat militer pada sektor-sektor yang seharusnya menjadi ranah sipil. Fenomena tersebut dirasa mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi.
“Sekarang banyak sekali ruang-ruang sipil yang kemudian diisi oleh dari aparat militer, itu tentu tidak bisa berdampingan dengan sistem demokrasi,” ujar Ahsan di sela aksi.
Dalam tuntutan ketiga, tokoh Pemuda Muhammadiyah DIY itu juga mendesak perombakan struktur alokasi APBN agar lebih memprioritaskan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah diminta memfokuskan dominasi anggaran negara pada tiga sektor utama. Meliputi sektor pendidikan, pembukaan lapangan kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial.
Ahsan menyatakan bahwa pihaknya juga menuntut reformasi ekonomi yang berkeadilan dalam poin keempat. Sebagai bentuk sikap melemahnya nilai tukar rupiah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta lonjakan harga bahan pokok.
"Kami menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi yang naik hingga 5,61 persen. Sayangnya, pertumbuhan tersebut hanya dinikmati dan didorong oleh para pelaku usaha skala besar,” tegas Ahsan.
Sementara untuk tuntutan kelima, mahasiswa mendorong penguatan demokrasi dan ruang partisipasi publik. Tuntutan terakhir berfokus pada jaminan kebebasan berpendapat di media sosial tanpa adanya pembatasan yang represif.
Massa juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam setiap tahapan kebijakan publik secara transparan, mulai dari tahap perumusan masalah, perencanaan, implementasi, hingga fungsi pengawasan di lapangan.
“Mulai dari tahap perumusan masalah, perencanaan, implementasi, hingga fungsi pengawasan di lapangan,” tegas Ahsan.
Menurutnya, pemilihan metode aksi dengan tapa pepe itu juga bukan tanpa alasan. Aksi tersebut mengadopsi tradisi budaya luhur Yogyakarta yang sudah ada sejak era kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II dan III.
Secara filosofis, tapa pepe merupakan sarana bagi rakyat kecil untuk duduk bertapa di bawah terik matahari sebagai bentuk protes dan pengaduan langsung kepada raja. Ketika rakyat merasa ada ketidakadilan atau kondisi daerah/negara sedang tidak aman.
“Kami mengharapkan untuk meminta perlindungan Sultan supaya dari pihak pemerintah provinsi juga bisa meneruskan aspirasi dari kami ke negara” tandas Ahsan.
Aksi damai tersebut diikuti oleh ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari berbagai simpul komisariat universitas di Yogyakarta. Seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Cokroaminoto, dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin