JOGJA - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah disepakati bersama antara DPRD DIY dengan Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Kesepakatan dilakukan pada rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu 26 November 2025. Ada sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pimpinan dewan dan gubernur.
“Kesepakatan itu antara lain menyangkut nilai pendapatan dan belanja daerah,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY Nuryadi kemarin (4/11).
Nuryadi menjelaskan, target pendapatan daerah TA 2026 disepakati sebesar Rp 5,07 triliun. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,82 triliun, pendapatan transfer Rp 3,2 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 7,8 miliar.
Selanjutnya, untuk belanja dianggarkan Rp 5,43 triliun. Rinciannya digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 3,5 triliun, belanja modal Rp 783 miliar dan belanja tak terduga sejumlah Rp 15 miliar serta belanja transfer sebesar Rp 1,08 triliun.
Sedangkan pembiayaan daerah dianggarkan Rp 355 miliar, penerimana pembiayaan daerah Rp 442 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 86,7 miliar. Pengeluaraan pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal daerah Rp 81,7 miliar dan pemberian pinjaman daerah Rp 5 miliar.
Khusus untuk penyertaan modal, Nuryadi yang juga ketua DPRD DIY ini memberikan atensi. Menurut dia, penyertaan modal ke BUMD harus disertai target yang harus dicapai. “Baik secara substansi maupun waktu penyelesaian, sehingga penyertaan modal yang diberikan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di DIY,” pinta Nuryadi.
Tak hanya itu, ketua dewan juga menyoroti penurunan PAD. Dia mewanti-wanti agar Pemda DIY melakukan optimalisasi aset, termasuk pengelolaan warisan-warisan budaya agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, masih dalam rangka peningkatan PAD, Pemda DIY juga perlu menggali potensi-potensi BUMD DIY, seperti Bank BPD DIY, PT Taru Martani, dan PT Anindya Mitra Internasional (AMI) untuk dapat masuk ke sektor-sektor yang dinilai BUMD memiliki keunggulan komparatif.
“Peningkatan PAD juga dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) provinsi, termasuk fiber optic melalui penyusunan regulasi yang berhubungan dengan rumija,” pintanya.
Apa yang dikemukakan Nuryadi itu juga disinggung laporan banggar. Itu terungkap dalam saran dan pendapat yang dibacakan Juru Bicara Banggar DPRD DIY Imam Taufik di depan rapat paripurna dewan pada Rabu (26/11).
Di antaranya, banggar menyoal tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pemda DIY dapat melakukan inovasi berbasis kalurahan. Misalnya, melalui program padat karya. Optimalisasi pengurangan TPT juga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga filantropi, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR, dan lainnya.
Perlu kolaborasi dengan kabupaten/kota terkait pendataan TPT. Di samping itu, berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk perluasan kesempatan kerja. “Khususnya bagi angkatan-angkatan kerja baru melalu pelatihan di balai latihan kerja (BLK) dan jenis-jenis pekerjaan yang sekarang ini diminati angkatan kerja,” papar Imam.
Banggar juga meminta agar Pemda DIY memberikan dukungan anggaran penyelesaian masalah tanah kas desa (TKD), termasuk perizinan pemanfaatan TKD, dan perlindungan hukum penyelesaian TKD dan lainnya. “Pemda DIY agar melaksanakan komitmen memberikan dukungan anggaran untuk pemberian insentif terhadap guru honorer,” tandas wakil ketua DPRD DIY ini. (kus)
Editor : Herpri Kartun