JOGJA - Penerapan kembali Jalan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian pada tanggal 1-2 Desember mendatang menimbulkan pro dan kontra sejumlah pihak. Satu sisi menimbulkan keuntungan, di sisi lain justru membuat pendapatan pelaku usaha merosot.
Salah seorang penjual pakaian dan aksesoris khas Jogja di Teras Malioboro Beskalan, Slamet mengatakan, penerapan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian justru membuat pedagang kaki lima (PKL) merugi. Pasalnya, pengalaman penerapan full pedestrian beberapa waktu lalu, jumlah kunjungan turun hampir 30 persen.
Slamet menyebut, penyebab menurunnya jumlah wisatawan karena banyak yang tidak bisa mendapatkan akses parkir. Sehingga sebagian wisatawan pun urung melakukan kunjungan ke Malioboro.
"Sebetulnya dari PKL itu tidak setuju. Karena dengan begitu (full pedestrian) membuat jarang kendaraan yang masuk ke area Malioboro,” ujar Slamet saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Jumat (28/11).
Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah kota (pemkot) mengkaji terlebih dahulu kesiapan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian. Salah satu yang diusulkan terkait dengan kesiapan infrastruktur.
Slamet menekankan dua poin penting sebelum Malioboro ditetapkan sebagai kawasan full pedestrian. Yakni penyediaan kantong parkir yang memadai agar bisa menampung lonjakan wisatawan.
Kemudian penyediaan bus shuttle secara gratis dari kantong-kantong parkir menuju kawasan Malioboro. Lantaran sebelumnya pemkot juga mewacanakan melarang bus-bus pariwisata masuk ke ruas jalan dalam perkotaan.
"Kalau hanya ditutup-tutup saja, lalu uji-uji coba tapi belum ada infrastruktur yang memadai, dampaknya ke kami sebetulnya," tegas Slamet.
Berbeda dengan Slamet, Ketua Koperasi Jasa Andong Wisata Rohmat Riyanto justru mendukung kebijakan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian. Lantaran menjadi salah satu upaya pelestarian sumbu filosofi yang mendukung kehadiran andong dan becak.
Meski begitu, Rohmat menilai dukungan dari pemerintah untuk moda transportasi tradisional sebagai angkutan wisata masih kurang. Sebab, belum ada promosi atau kebijakan yang meneguhkan andong dan becak kayuh sebagai angkutan bagi wisatawan.
“Kami sangat berharap pemerintah membantu iklan untuk marketing, sehingga tamu-tamu hotel dan wisatawan bisa naik andong dan becak kayuh," bebernya.
Sebagai informasi, penerapan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian pada dua hari di awal Desember karena Pemkot Jogja melaksanakan Malioboro Culture Vibes 2025. Kegiatan itu digadang-gadang menjadi upaya menghadirkan wajah baru kawasan Malioboro yang tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh pengunjung.
Kegiatan itu juga menjadi bentuk komitmen Pemkot Jogja untuk menjadikan Malioboro sebagai ruang publik budaya yang hidup setiap hari. Selaras dengan fungsi sumbu filosofi Jogjakarta sebagai warisan dunia UNESCO.
"Penataan dan uji coba di Malioboro kami lakukan untuk memastikan kawasan ini tetap menjadi ruang publik budaya yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetti Martanti. (inu/laz)
Editor : Herpri Kartun