JOGJA - Kasus keracunan dari menu program makan bergizi gratis (MBG) masih terus terjadi di berbagai daerah. Di DIJ, dari lima kabupaten/kota yang ada, hanya Kota Jogja dan Kabupaten Bantul yang hingga kini tidak terdapat kasus keracunan. Apa antisipasi atau solusi agar keracunan MBG tidak terjadi lagi, dan bagaimana pendapat pakar terhadap masalah ini?
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta menerapkan berbagai standar dalam menyiapkan MBG. Hal ini sebagai strategi untuk mencegah keracunan yang banyak terjadi di berbagai wilayah.
Ketua Prodi Gizi Unisa Agung Nugroho menyebut, SPPG yang berlokasi di Kota Jogja ini melayani 3.200 porsi setiap hari. Dia menegaskan, dapur ini mengusung nama besar Muhammadiyah. Seluruh elemen diberikan pengertian untuk menyiapkan makanan seperti untuk anak sendiri.
Untuk skrining bahan baku dilakukan hingga tiga kali. Dimulai saat proses awal penerimaan dicek dengan standar yang spesifik. Lalu saat proses penyiapan, yakni pencucian dan pemotongan. Ketika ditemukan masih ada bahan yang kurang baik, langsung dibuang. "Lalu tim masak melakukan skrining lagi. Jadi ada tiga tahap agar kualitas bahan terjaga," terangnya.
Agung bercerita, untuk bahan baku langsung dipasok dari Koperasi Muhammadiyah. Di awal telah ada perjanjian ketika bahan baku kurang baik maka bisa dikembalikan.
Penggunaan koperasi ini dia nilai lebih efisien. Lantaran ketika ada persoalan bahan baku, cukup komplain ke satu tempat. Dalam hal ini koperasi juga yang bertugas membina para petani. "Jadi berbagi peran dan terjadi sirkular ekonomi," tambahnya.
Menurutnya, harga yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya juga sangat bisa untuk mendapatkan bahan berkualitas. Ketika MBG yang dihasilkan tidak baik, dia nilai ini jadi petunjuk akan terjadinya penyelewengan.
"Persoalan itu sangat kami jaga. Sekali ada yang korupsi atau main bahan baku, urusannya dengan Muhammadiyah. Jadi ada kekuatan menekan untuk tidak main-main," terangnya.
Hal lain yang dia soroti adalah manajemen waktu dapur untuk memastikan pangan tetap aman saat dikonsumsi. Agung menyebut, untuk jenjang TK hingga kelas 3 SD biasanya disalurkan sekitar pukul 07.00 atau 07.30. Proses masak dilakukan pukul 02.00 atau 03.00 dan pukul 06.00 sudah dilakukan pemorsian.
Saat dilakukan pemorsian itu, baru dilakukan proses masak untuk kloter kedua, yakni kelas 4 SD hingga SMA. Hal ini lantaran distribusinya pada pukul 10.00 atau 11.00. "Jadi tidak kemudian satu kali masak untuk 3.000. Pinter-pinter dapur untuk mengatur agar tidak basi," ucapnya.
Termasuk persoalan menjaga higienitas. Tukang masak wajib menggunakan masker, penutup kepala, dan sarung tangan untuk mencegah cemaran. Air yang digunakan juga harus rutin dicek kandungannya. Hal minor seperti tidak menggunakan disinfektan untuk mengepel saat proses masak masih berlangsung juga perlu diketahui.
Semua prosedur ini dia sebut harus diterapkan secara ketat. "Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Zero tolerance. Sekali salah, itu dampaknya langsung ke 3.000 orang," tandasnya. (del/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita