RADAR JOGJA - Penghargaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus UGM paling memalukan berbuntut panjang.
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan DIJ Gandung Pardiman menuding balik justru BEM UGM yang memalukankarena mengabaikan adat ketimuran dan sopan santun. Selain itu, pemberian penghargaan kepada Jokowi itu tanpa kajian mendalam.
“Indikatornya kurang jelas dan tanpa kriteria,” tukas Gandung kemarin (14/12).
Gandung mengakui sebagai mahasiswa sudah sewajarnya bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, tetap harus memakai etika dan sopan santun.
“Pak Jokowi sekarang ini presiden RI. Salah satu simbol negara yang harus dihormati,” ingat ketua Ikatan Alumni UNY ini.
“Presiden negara - negara di dunia ini saja menghormati dan menghargai Presiden Jokowi. Namun sejumlah anak bangsa Indonesia sendiri tidak menghormati maupun menghargai. Ini jelas memalukan," lanjutnya.
Menurut Gandung masih ada cara yang elegan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dengan budaya timur.Bentuknya bicara keras dalam menyampaikan kritik, tanpamerendahkan martabat pihak lain.
Di bagian lain, Gandung menaruh rasa bangga kepada para mahasiswa UGM yang masih menghormati Presiden Jokowi dengan menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Jumlah mereka, lanjut anggota Komisi V DPR RI itu masih banyak. “Jiwa korsa masih kuat melekat dalam lubuk hati yang paling dalam. Bravo untuk mereka," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad Noor mengatakan pemberian nominasi alumnus memalukan itu sebagai wujud kekecewaan karena selama dua periode kepemimpinan Jokowi masih banyak permasalahan fundamental yang belum terselesaikan. Padahal, menurut Gielbran, Jokowi punya banyak waktu menyelesaikan masalah itu.
"Mulai dari kasus korupsi, sekarang justru pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korups menjadi pelaku kriminal," kata Gielbran ditemui wartawan pada Jumat (8/12) lalu.
Belum lagi bicara soal kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivisk dikriminalisasi. “ Belum lagi bicara soal konstitusi," lanjutnya.
Dia menilai setidaknya ada beberapa indikator yang membuat Jokowi mendapat nominasi tersebut. (kus)
Editor : Satria Pradika