RADAR JOGJA – Seiring masuknya militan dan roket-roket Hamas ke Israel Sabtu lalu, masuk pula rentetan disinformasi. Konflik ini tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga di internet.
Ketika perang Israel & Hamas berkecamuk, para regulator dan analis mengatakan gelombang disinformasi online berisiko semakin mengobarkan semangat dan meningkatkan konflik dalam kabut perang elektronik.
Sebuah ledakan di sebuah rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan warga Palestina pada hari Selasa adalah fokus terbaru dari lonjakan aktivitas ketika para pendukung kedua belah pihak dalam pertempuran antara Israel dan Hamas mencoba untuk memperkuat narasi pihak mereka sendiri dan meragukan pihak lain.
Presiden AS Joe Biden merujuk pada tantangan untuk memverifikasi informasi selama konflik dalam pernyataannya tentang ledakan di rumah sakit saat berkunjung ke Israel pada hari Rabu, dan mengatakan bahwa tanggung jawab atas insiden tersebut tampaknya berada di tangan musuh Israel.
“Tetapi ada banyak orang di luar sana yang tidak yakin, jadi kita punya banyak hal kita harus mengatasi banyak hal,” kata Biden.
Unit pemeriksa fakta Reuters telah mengidentifikasi sejumlah kasus unggahan media sosial yang menggunakan gambar dan informasi palsu tentang konflik Israel dan Hamas, dan juga kasus-kasus lain yang menimbulkan kebingungan, bukan disinformasi yang disengaja, tampaknya telah meningkatkan ketegangan.
Alex Mahadevan merupakan direktur organisasi nirlaba literasi digital MediaWise.
“Ini lebih buruk dibandingkan sebelum atau setelah serangan terhadap Gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Ini lebih buruk daripada puncak pandemi COVID-19 atau peluncuran vaksinasi. Sejujurnya, ini adalah misinformasi paling intens yang pernah saya lihat tersebar di media sosial sejauh yang saya ingat,” ujarnya.
Di antara postingan yang menjadi viral di platform seperti TikTok dan X yang sedang coba dibantah grup seperti MediaWise adalah klip video yang mengklaim bahwa Ukraina menyelundupkan senjata ke Hamas. Video itu ditonton hampir satu juta kali. Padahal, postingan dan video itu hoax (bohong).
Video Presiden Rusia Vladimir Putin yang berbicara tentang Ukraina tahun lalu dibagikan bulan ini dengan teks palsu yang memperingatkan AS untuk tidak ikut campur dalam konflik Israel-Hamas.
Video lain menunjukkan anak-anak dikurung dan mengklaim bahwa mereka adalah warga Israel yang diculik Hamas. Namun, menurut pengawas, video itu diunggah di TikTok beberapa hari sebelum serangan Hamas pada Sabtu.
Akun X dengan nama Farida Khan yang mengaku sebagai jurnalis Al Jazeera di Gaza memposting pesan yang mengatakan bahwa mereka memiliki video "pendaratan rudal Hamas di rumah sakit" dalam insiden hari Selasa.
Baca Juga: Millwall Resmi Berpisah Dengan Gary Rowet Setelah Empat Tahun Pengabdian
Al Jazeera kemudian memperingatkan pengguna media sosial bahwa akun tersebut tidak memiliki hubungan dengan layanan berita tersebut. Al Jazeera mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak mempekerjakan seseorang bernama Farida Khan. Akun tersebut kemudian dihapus.
Ketegangan yang meningkat dapat mempunyai dampak nyata di luar kota-kota dan kibbutze-kibbutz Israel di mana 1.400 warga Israel dibunuh oleh orang-orang bersenjata Hamas pada 7 Oktober, dan di Gaza, di mana lebih dari 3.000 warga Palestina telah terbunuh sejauh ini oleh pemboman balasan Israel.
Prancis telah berada dalam siaga keamanan tertinggi setelah seorang guru tewas dalam serangan kelompok Islam dan peringatan bom memaksa museum Louvre dievakuasi.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan serangan itu ada kaitannya dengan peristiwa di Timur Tengah.
Sekolah-sekolah Yahudi di London ditutup pada akhir pekan setelah sebuah badan amal Yahudi yang menyediakan keamanan mencatat peningkatan insiden antisemit sebesar 400% sejak serangan tersebut jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Dalam konflik-konflik modern, di seluruh dunia dan juga di Timur Tengah, pihak-pihak yang bertikai telah lama menggunakan televisi dan baru-baru ini internet sebagai memenangkan perang hati dan pikiran serta perang di lapangan, sering kali mencampur adukkan kebenaran dengan fiksi.
Regulator sedang mengawasi, Kepala industri UE Thierry Breton mengecam X, perusahaan induk Facebook, Meta, TikTok, dan YouTube karena tidak berbuat cukup banyak untuk mengekang disinformasi setelah serangan tersebut.
Masing-masing perusahaan mengatakan mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konten berbahaya.
Sejak 7 Oktober, Unit Siber di Kantor Kejaksaan Israel telah mulai berupaya menghapus konten di jejaring sosial yang mendistribusikan konten yang, menurut mereka, menghasut kekerasan yang terkait dengan Hamas.
Kantor kejaksaan Israel mengatakan telah mengajukan sekitar 4.450 permintaan untuk menghapus konten, menurut divisi berikut, sebagian besar ke Facebook, TikTok dan X.
Rafi Mendelsohn, wakil presiden perusahaan pemantau bot Israel Cyabra, mengatakan lebih dari 40.000 akun palsu telah mendorong narasi pro Hamas secara online, dan ribuan di antaranya dibuat lebih dari setahun sebelum serangan tersebut.
"Skalanya menunjukkan bahwa ada konten dan tenaga yang telah dipersiapkan untuk menyebarkannya. Kami belum melihat kecanggihan seperti itu pada kelompok militan," katanya kepada Reuters.
Baca Juga: Cerita di Balik Kemeja Putih Mahfud MD, Seperti Apa...
Beberapa akun juga tampaknya terlibat dalam menyebarkan kebohongan, menargetkan warga Palestina dan negara-negara Timur Tengah yang dianggap pro terhadap Palestina.
Pada tahun 2014 juru bicara sayap militer Hamas, Abu Obaidah, memposting video yang mengakui dukungan Iran untuk Hamas.
Dalam beberapa hari terakhir itu diposkan ulang secara online
Direktur MediaWise Mahadevan mengatakan, “Menurut saya, karena kebiasaan, banyak jurnalis seperti saya dan orang-orang pada umumnya ramai-ramai menggunakan X untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan perang Israel-Hamas. Sayangnya, di X yang baru, seluruh tim kepercayaan dan keamanan telah ditiadakan. Jadi, jumlah staf sudah tidak sama dengan yang kami libatkan dalam menghapus disinformasi dan misinformasi, dan dalam memoderasi konten kekerasan dan perilaku kebencian.”
Uni Eropa Selasa lalu mengingatkan pemilik X, Elon Musk, dan platform media sosial mengenai persyaratan hukum mereka untuk tidak berbagi konten tersebut.
Musk menjawab melalui X, bahwa platformnya transparan. Ia meminta Uni Eropa untuk membuat daftar dugaan pelanggaran.
Sementara itu, di tengah banyaknya disinformasi mengenai konflik di Tumr Tengah, jurnalis harus bisa memilah fakta dari fiksi untuk memastikan khalayak mempunyai akses terhadap berita yang kredibel. (Hasnul Fauzi)
Editor : Bahana.