RADAR JOGJA - Situasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih sangat dinamis. Hingga kini, belum ada peta koalisi politik yang pasti terhadap tiga kandidat bakal calon presiden (bacapres) pada kontestasi tersebut.
Terlebih semenjak Muhaimin Iskandar dipinang cawapres Anies Baswedan. Deklarasi Anies-Muhaimin (Amin) itu menyebabkan koalisi pendukung Anies Baswedan buyar. Partai Demokrat memutus dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan keluar dari partai koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
KoalisiBaca Juga: Ramai - Ramai Kader Partai Demokrat Kebumen Robohkan Baliho Bergambar Anies Baswedan
Sebagaimana disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum lama ini. Dia mengaku kecewa atas sikap Anies, yang semula hendak meminang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, justru mendeklarasikan diri bersama ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. SBY mengaku di prank oleh Anies.
"Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan karena digosting Anies. Jika melihat pondasi awal dari perselisihan ini, kan, waktu Anis mengucapkan perubahan ke SBY, disambut sebagai sikap etis," ungkap Pengamat Politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya Minggu (3/9/2023).
Menurut Rocky, pandangan SBY itu perlu juga disikapi secara politis. Tidak sekedar kualitas atau suaranya saja tetapi juga kuantitas. "Karena yang politis itu hanya bisa diperoleh kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur dimenangkan oleh Anies," sambung Rocky.
Dia menilai, semestinya Demokrat membaca kondisi ini tidak hanya sekedar etis tapi juga menggabungkan sikap politisnya. Sehingga jangan sampai berpandangan pragmatis.
SBY punya moral standing yang kuat kalau masuk kembali di dalam koalisi perubahan. "Misalnya SBY mengatakan saya masuk kembali dalam koalisi perubahan, karena demi perubahan saya telan dulu ni, tukar tambah politiknya, saya akan maju dengan program etis. Itu bisa menjadi strategi baru bagaimana menggaet suara Anies pada putaran Pilpres 2024 mendatang," bebernya.
Namun Pengamat Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan menilai, pecahnya peta kolisi perubahan atas pencabutan dukungan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan, masih memungkinkan untuk melahirkan koalisi baru. Yakni dengan memasangkan AHY dengan Sandiaga Uno.
"Sandiaga Uno beberapa hari lalu pernah mengucapan ada poros baru dalam koalisi menjelang Pilpres 2024. Ini bisa saja terjadi," ungkap Firman dikutip dari Jawa Pos, Minggu (3/9/2023).
Faktor lainnya, Demokrat dan PKS yang dibuat bingung usai manuver yang dilakukan oleh Nasdem. Namun selanjutnya masih menunggu langkah dari Demokrat.
"Sementara Sandiaga Uno sebagai pencetus poros baru belum juga disetujui PDI Perjuangan sebagai cawapres dari PPP," terangnya.
Situasi tersebut, bisa saja PPP bersama Demokrat dan PKS membentuk koalisi baru. Ditambah lagi ada signal baru dari SBY bahwa ada menteri SBY yang aktif menggalang koalisi Demokrat, PKS dan PPP.
Jika ketiga partai itu bergabung, maka bisa memenuhi 20 persen parlementary threesold. "Jika AHY ngotot sebagai cawapres maka koalisi PPP dan PKS bisa menjadi solusi," tandasnya. (mel)