RADAR JOGJA - Komite Olimpiade Internasional (IOC) memutuskan tidak akan menyelidiki Presiden FIFA, Gianni Infantino, terkait tuduhan pelanggaran prinsip netralitas politik menyusul dugaan campur tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam keputusan FIFA mengenai kasus penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun.
Keputusan tersebut diambil setelah IOC menilai persoalan yang diadukan berada di luar kewenangan komisi etik organisasi karena menyangkut tata kelola internal FIFA.
Lembaga hak asasi manusia FairSquare sebelumnya mengajukan pengaduan resmi kepada IOC. Dalam laporannya, organisasi tersebut menuding Infantino melanggar prinsip netralitas politik yang diatur dalam Piagam Olimpiade.
Salah satu poin utama pengaduan adalah keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman larangan bermain terhadap Folarin Balogun. Keputusan itu menjadi sorotan setelah Donald Trump mengaku telah meminta langsung kepada Infantino agar kartu merah yang diterima Balogun ditinjau kembali.
Baca Juga: Imbas Rendahnya Peminat SD Negeri di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Dorong Sekolah Tingkatkan Kualitas
Meski Infantino merupakan anggota IOC, juru bicara organisasi menjelaskan bahwa komisi etik tidak memiliki dasar hukum untuk memproses pengaduan tersebut.
"Komisi Etik IOC telah menganalisis secara menyeluruh pengaduan dari FairSquare. Namun, sesuai Piagam Olimpiade, setiap federasi internasional memiliki independensi dan otonomi dalam tata kelolanya," ujar juru bicara IOC.
IOC menegaskan bahwa ruang lingkup Kode Etik organisasi hanya berlaku terhadap hubungan antara federasi internasional dengan IOC, bukan terhadap keputusan internal masing-masing federasi.
"Pengaduan tersebut berkaitan dengan tata kelola FIFA, hubungan FIFA dengan pemerintah, serta penerapan regulasi olahraga. Seluruh aspek itu berada di luar yurisdiksi Komisi Etik IOC," lanjut pernyataan tersebut.
Baca Juga: Andoni Iraola Rombak Staff Kepelatihan Liverpool
Meski demikian, IOC memastikan akan terus mendorong peningkatan tata kelola yang baik dan transparansi di seluruh organisasi dalam Gerakan Olimpiade.
Selain kepada IOC, FairSquare juga telah mengajukan pengaduan terpisah kepada kamar investigasi Komite Etik FIFA sejak Desember tahun lalu.
Dalam pengaduan tersebut, FairSquare menyoroti empat kesempatan di mana Gianni Infantino diduga menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan maupun tindakan Donald Trump.
Organisasi itu juga meminta FIFA menyelidiki proses pembentukan FIFA Peace Prize (Hadiah Perdamaian FIFA) serta keputusan memberikan penghargaan tersebut kepada Trump saat pengundian Piala Dunia 2026. Menurut FairSquare, proses tersebut perlu ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan prosedural FIFA.
Baca Juga: Innalillahiwainnailaihirojiun, Legenda PSS Sleman dan PSIM Jogja Fajar Listyantara Meninggal Dunia
Hingga kini, FairSquare mengaku baru menerima konfirmasi bahwa laporannya telah diterima Komite Etik FIFA, namun belum memperoleh informasi lanjutan mengenai proses penyelidikan.
Kontroversi semakin memanas setelah Komite Disiplin FIFA pada 5 Juli mengumumkan penangguhan hukuman larangan satu pertandingan bagi striker AS yang kini memperkuat AS Monaco, Folarin Balogun.
Sehari setelah keputusan itu diumumkan, Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi telah meminta Gianni Infantino untuk meninjau sanksi yang dijatuhkan kepada Balogun.
Di sisi lain, Infantino menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya diambil secara independen oleh Komite Disiplin FIFA.
Namun, FIFA tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan penangguhan hukuman tersebut. Laporan The Times menyebutkan bahwa keputusan itu diambil langsung oleh Ketua Komite Disiplin FIFA, Mohammad Al Kamali.
Keputusan FIFA menuai kritik tajam dari UEFA. Konfederasi sepak bola Eropa itu menyebut penangguhan hukuman Balogun sebagai keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam pernyataan resminya, UEFA menggambarkan keputusan tersebut sebagai langkah yang "tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan."
Sejumlah laporan juga menyebut Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, memilih tidak menghadiri final turnamen sebagai bentuk protes terhadap penanganan kasus tersebut, sekaligus sebagai bentuk kekhawatiran terhadap tata kelola FIFA.
Baca Juga: Kaleng Bekas Jadi Patung Burung Merak dan Ayam, Kabupaten Magelang Sabet Juara Dua Industri Hijau
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai independensi pengambilan keputusan di tubuh FIFA, terutama ketika terdapat dugaan adanya pengaruh dari tokoh politik terhadap proses disipliner dalam sepak bola internasional.
Editor : Satria Putra Sejati