KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan.
Langkah ini diambil guna mengoptimalkan penanganan krisis air bersih yang meluas di wilayah Bumi Binangun akibat musim kemarau panjang.
Kepala BPBD Kulon Progo, Setiawan Tri Widada, menjelaskan bahwa masa berlaku status siaga darurat awal yang berakhir pada akhir September 2026 kini diperpanjang hingga tiga bulan ke depan.
"Statusnya diperpanjang mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2026," ujar Setiawan, Rabu (30/9/2026).
Keputusan perpanjangan ini didasarkan pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemantauan dampak bencana di lapangan.
Baca Juga: Harga Belimbing Wuluh di Korea Selatan Bikin Melongo, 1 Kg Berkisar Rp 850 Ribu - Rp 900 Ribu
Berdasarkan data BMKG, kemarau panjang diprediksi berlangsung sejak pertengahan hingga akhir tahun 2026.
Dampak kemarau mulai dirasakan masyarakat sejak Juli 2026.
Lonjakan permintaan air bersih dari warga pun meningkat drastis, dari yang semula hanya dua tangki per minggu menjadi rata-rata dua tangki setiap hari.
Sejauh ini, BPBD Kulon Progo mencatat sedikitnya 2.000 Kepala Keluarga (KK) terdampak krisis air bersih.
Dampak kemarau tahun ini dinilai lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berlangsung selama dua bulan.
Untuk memenuhi kebutuhan armada distribusi, BPBD berkolaborasi dengan TNI, Polres Kulon Progo, Baznas, hingga organisasi masyarakat dan CSR perusahaan.
Baca Juga: Bunga Tabebuya Percantik Wajah Kota Magelang, Pemkot Jaga Keberlangsungan Pohon
Selain itu, penetapan status siaga darurat ini krusial untuk mengakses dana Belanja Tidak Terduga (BTT) lantaran kuota distribusi air bersih pada APBD murni 2026 yang dianggarkan untuk 20 tangki telah menipis.
BPBD pun telah mengajukan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
Kondisi krisis air bersih dirasakan langsung oleh warga Padukuhan Kemaras.
Dukuh Kemaras, Setyawan, menyebutkan terdapat sekitar 50 KK di wilayahnya yang mengalami kesulitan air bersih akibat menyusutnya debit air Pamsimas dan mata air lokal.
"Sekarang warga bergantung pada distribusi bantuan air bersih. Kalau tidak ada bantuan, warga pasti bingung mencari air untuk kebutuhan pokok," ungkap Setyawan. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva