KULON PROGO - Operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kulon Progo belum sepenuhnya ideal. Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menemukan sejumlah kebutuhan dasar dan pendukung pendidikan masih terbatas, mulai dari ketersediaan air bersih hingga tenaga pendidik.
Temuan tersebut didapat Komite III DPD RI saat melakukan pengawasan terhadap operasional SRT 1 Kulon Progo Selasa (8/9). Sejumlah persoalan dinilai perlu segera dibenahi agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal sesuai tujuan.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan Sekolah Rakyat (SR) merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu mendapat dukungan sekaligus evaluasi agar operasionalnya berjalan sesuai harapan. “Kami melakukan tugas pengawasan terkait pelaksanaan program, tapi ada beberapa perbaikan,” ujar Filep saat ditemui awak media Selasa (8/9).
Baca Juga: Korban Keracunan di Turi Sleman Bertambah Jadi 69 Orang, Dua di Antaranya Masih Opname
Menurut Filep, persoalan yang ditemukan di SRT 1 Kulon Progo mencakup tenaga pendidik, operasional, dan kurikulum. Dari sisi tenaga pendidik, kegiatan belajar mengajar saat ini masih mengandalkan guru tamu yang dipinjam dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo maupun instansi lain.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi. Bahkan, DPD menemukan adanya guru yang harus mengampu di dua SR. Filep menilai kondisi tersebut tidak ideal untuk keberlangsungan SR.
Semestinya operasional sekolah dibarengi dengan ketersediaan guru reguler. Namun, pemenuhan tenaga pendidik tersebut masih menunggu proses rekrutmen yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada 2026.
Baca Juga: 4 Hari Berturut-turut, Jepang Kerahkan Jet Tempur Usai Pesawat China Terpantau
Selain guru, kebutuhan dasar berupa air bersih juga menjadi sorotan. Selama sekitar sebulan beroperasi, SRT 1 Kulon Progo masih mengandalkan pasokan air dari tangki. Sekolah tersebut belum tersambung dengan jaringan perusahaan daerah air minum (PDAM).
Menurut Filep, persoalan fasilitas dasar perlu segera diselesaikan mengingat SR menerapkan sistem pendidikan berasrama. Kebutuhan air bersih menjadi bagian penting untuk menunjang aktivitas siswa selama berada di sekolah. “Kalau sekolahnya berasrama, kebutuhan dasar seperti air tentu harus dipastikan tersedia dengan baik,” ujarnya.
Selain fasilitas dan tenaga pendidik, DPD juga meminta kurikulum SR ditinjau kembali. Pendekatan pendidikan di sekolah berasrama dinilai berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Begitu pula dengan tenaga pendidik yang tidak hany butuh kemampuan mengajar. Tetapi juga perlu dibekali kemampuan mengasuh siswa selama berada di lingkungan asrama.
Sementara itu, Plt SRT 1 Kulon Progo Agus Ristanto membenarkan soal 32 guru tamu yang dipinjam dari Pemkab Kulon Progo maupun instansi lain. Namun Agus mengaku, keterbatasan guru reguler tidak sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. “Saat ini Kemensos RI masih rekrutmen dan masa sanggah,” ungkap Agus. (gas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita