KULON PROGO - Kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah di Kabupaten Kulon Progo menuai penolakan dari warga.
Puluhan orang tua dan wali murid menggelar aksi protes di depan SD Negeri Hargomulyo guna menolak rencana penyatuan sekolah tersebut dengan SD Negeri Banjaran.
Ketua Komite SDN Hargomulyo, Pardiyono, menjelaskan bahwa aksi protes dilakukan sebagai langkah darurat untuk mencegah proses regrouping yang dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Agustus 2026 melalui penyatuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pardiyono menilai pemberitahuan mengenai kebijakan ini terkesan sangat mendadak.
Baca Juga: Gempa NTT, Pemda DIY Kucurkan Bantuan Hibah Rp 1 Miliar dan Jamin Perkuliahan Mahasiswa NTT
Sosialisasi yang sempat dilakukan dinas dinilai tidak menjangkau orang tua murid maupun komite, sehingga menimbulkan persepsi adanya keputusan sepihak tanpa merangkul aspirasi warga.
"Kami baru menerima keputusan regrouping kemarin, padahal pelaksanaan penyatuan dijadwalkan sudah berjalan September," ujar Pardiyono, Jumat (21/8/2026).
Selain sosialisasi yang minim, wali murid juga mempertanyakan alasan di balik regrouping. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa usulan tersebut dipicu oleh rencana pembangunan Tol Jogja-YIA yang melintasi lokasi sekolah.
Padahal, proses pembebasan lahan di Kalurahan Hargomulyo saat ini masih belum berjalan. Kejengkelan wali murid makin bertambah mengingat SDN Hargomulyo juga tidak memiliki kepala sekolah definitif selama lima tahun terakhir.
Aksi pembentangan spanduk dan pamflet oleh puluhan wali murid tersebut mendapat respons langsung dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo.
Baca Juga: Liverpool Diingatkan Tak Gegabah Tebus Endrick untuk Gantikan Mohamed Salah
Sekretaris Disdikpora Kulon Progo Nur Hadiyanto, menyampaikan bahwa kajian penggabungan sekolah sejatinya telah dilakukan sejak satu tahun lalu.
Pihaknya mengklaim telah memberikan sosialisasi kepada komite sekolah dengan harapan informasi tersebut diteruskan kepada para orang tua murid.
Nur menerangkan, pertimbangan regrouping tidak semata-mata didasari oleh dampak proyek Tol Jogja-YIA, melainkan juga memperhitungkan efisiensi alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Saat ini, SDN Hargomulyo hanya memiliki 42 siswa.
Baca Juga: Diremehkan Jelang Hadapi Liverpool, Matthias Jaissle: Saya Tidak Peduli
Jumlah tersebut dinilai berdampak pada minimnya besaran dana BOS yang diterima dari APBN, sehingga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) serta operasional sekolah.
Kendati demikian, demi mengakomodasi aspirasi masyarakat, Disdikpora Kulon Progo akhirnya memutuskan untuk menunda kebijakan regrouping SDN Hargomulyo hingga terdapat kepastian resmi terkait pembebasan lahan Tol Jogja-YIA.
Editor : Meitika Candra Lantiva