Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Krisis Guru, Pemkab Kulon Progo Justru Pinjamkan Guru ke Sekolah Rakyat

Anom Bagaskoro • Minggu, 12 Juli 2026 | 15:19 WIB
SAMBUTAN: Siswa Sekolah Rakyat menyambu kedatangan Mensos RI - ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA
SAMBUTAN: Siswa Sekolah Rakyat menyambu kedatangan Mensos RI - ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA

KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo menghadapi masalah serius akibat kekurangan guru. Di tengah situasi ini, pemkab juga tak bisa berbuat banyak atas permintaan Kementerian Sosial RI untuk meminjamkan guru sebagai pengajar sementara Sekolah Rakyat (SR) Kulon Progo.

Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mendukung keberadaan SR di Kulon Progo. Sekolah tersebut diharapkan mampu mengentaskan masalah kemiskinan di Bumi Binangun. Terutama memutus mata rantai kemiskinan yang kerap terjadi pada keluarga pra sejahtera.

"Kami sudah mendapat informai terkait permintaan dukungan pengajar sementara dari Kemensos," ucap Aris, Minggu (12/7).

Aris menjelaskan, Kemensos melalui surat Nomor 2347/9/HM.01.03/6/2026, menegaskan operasional SR pada Tahun Ajaran 2026/2027. Namun, penyediaan guru untuk SR masih dalam tahapan rekrutmen. Hal ini membuat, Kemensos  meminta dukungan guru pengajar sementara untuk kebutuhan SR selama tiga bulan ke depan.

Baca Juga: Satpol PP Kota Jogja Tertibkan Sembilan Reklame Ilegal Tahun Ini, Mayoritas Izin Kadaluarsa 

Sebenarnya, DPRD mrndukung kebijakan SR. Namun, jika melihat kondisi pendidikan di Kulon Progo, butuh kajian matang untuk meminjamkan sejumlah guru ke SR. Pasalnya, Bumi Binangun menghadapi kekurangan guru pada jenjang SD dan SMP. Jika itu terjadi, maka ada potensi layanan pendidikan akan terhenti di beberapa sekolah.

Kekhawatiran itu, diharapkan dapat menjadi pertimbangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo. Sebagai leading sektor urusan guru, Disdikpora harus memetakan terlebih dahuku status gur sertifikasi. Di samping itu, pertimbangan waktu ajar juga harus menjadi faktor utama penilaian. Pihaknya mendorong agar guru yang ditugaskan ke SR mengalami kurang jam ajar.

"Jangan sampai nanti layanan pendidikan terhenti," ungkapnya.

Politisi PDIP itu, berharap kajian Disdikpora turut mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah. Lantaran, guru yang dipinjamkan selama tiga bulan nanti akan terus mengajar di SR. Hal ini membuat potensi kekosongan jam ajar terjadi.

DPRD Kulon Progo berharap operasional SR Kulon Progo pada 13 Juli nanti, dapat dilanjutkan dengan kepastian rekrutmen guru dari SR. Jika tak ada rekrutmen guru, maka guru pengajar pinjaman akan diperpanjang. Kondisi itu, memperparah krisis guru di Bumi Binangun.

Sebelumnya, Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan, permohonan dukungan telah diterima pemkab. Pihaknya akan terus melakukan kajian untuk meminjamkan guru ke sekolah rakyat.

"Kemungkinan mengusulkan guru yang jam mengajarnya masih kurang," ungkapnya. (gas)

Editor : Bahana.
#krisis guru #seklah rakyat #Kulon Progo