KULON PROGO - Sensus Ekonomi 2026 resmi dilaksanakan. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan sensus tak berhubungan dengan pajak. Sehingga, masyarakat dapat mengisi data secara jujur, saat petugas sensus mengunjungi pelaku usaha.
Plt Kepala BPS DIJ Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, guna memperoleh data perkembangan ekonomi masyarakat.
Sebenarnya, sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei sampai 31 Juli 2026 lalu. Namun tahap ini merupakan sensus dengan metode pengisian kuesioner mandiri. Sedangkan tahap kedua, dimulai Juni hingga 31 Agustus dengan penerjunan petugas sensus.
Baca Juga: Jepang Pesta Gol Dalam Pertandingan Ke-1000 Piala Dunia Saat Kalahkan Tunisia
"Sensus ekonomi digunakan untuk pemetaan struktur ekonomi, tidak ada kaitannya dengan pajak," ucap Endang, saat ditemui awak media di Alun-Alun Wates, Minggu (21/6).
Endang menjelaskan, sensus ekonomi tak berkaitan dengan pajak bagi pelaku usaha. Hal ini menampik kekhawatiran pelaku usaha atas sensus. Banyak pelaku usaha beranggapan sensus menjadi acuan pengenaan pajak. Alhasil, banyak masyarakat yang menolak sensus.
Sensus ekonomi berfokus pada pemilik usaha, pelaku usaha, hingga pelaku ekonomi kreatif. Petugas sensus nantinya, akan mendatangi pelaku usaha dan menanyakan beberapa pertanyaan.
Dimulai dari identitas usaha, karakteristik usaha hingga skala atau kinerja usaha. Hasil sensus akan digunakan sebagai pemetaan usaha. Termasuk untuk pengambilan kebijakan ekonomi nasional.
Demi kelancaran sensus, pihaknya berharap agar pelaku usaha mengisi kuisioner atau menjawab pertanyaan secara jujur. Pihaknya tak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang menolak. Akan tetapi, setiap petugas sensus telah dibekali kemampuan untuk menjelaskan fungsi sensus.
"Kami berharap masyarakat bersedia menerima sensus, isi data apa adanya dan kami jaga kerahasiaannya," tegasnya.
Endang memastikan, data sensus akan dijaga kerahasiaannya. Lantaran, data tersebut digunakan dalam penyusunan kebijakan. Di samping itu, BPS telah bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Tujuannya, menjaga keamanan siber data sensus ekonomi.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan berharap masyarakat Bumi Binangun dapat mendukung sensus ekonomi.
Untuk mendukung sensus, pelaku usaha diminta memberikan jawaban jujur. Jika memang ada peningkatan atau penurunan, masyarakat diminta terus terang.
Baca Juga: Bangunan Baru SD Negeri Bugel Sudah Rusak, Genteng Rontok Hingga Siswa Terkunci di Kamar Mandi
"Jangan jawab datanya podo wingi, pasti ada naik turunnya," ungkapnya.
Permintaan orang nomer satu di Kulon Progo itu menegaskan fungsi sensus ekonomi. Menurutnya, hasil sensus dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Tujuannya, mengembangkan perekonomian lingkup nasional atau daerah. (gas)
Editor : Bahana.