KULON PROGO - Sekolah Rakyat (SR) di Kulon Progo segera beroperasi pada Juli 2026 nanti.
Namun hingga kini, tenaga pendidik belum terisi.
"Sejak awal, Kemensos RI jadi penanggung jawab Sekolah Rakyat, sedangkan pemda hanya menjadi pendukung," ucap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo Ernawati Sukeksi, Jumat (29/5/2026).
Baca Juga: Regenerasi jadi Kunci, Pawai Takbir IRM Jambidan bisa Bertahan 30 Tahun
Sukeksi menegaskan, kewenangan pengisian tendik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Bahkan pemerintah daerah sama sekali tak mengetahui sistem rekrutmen yang digunakan.
Pembagian kewenangan inilah yang membuat peran pemkab cukup terbatas.
Alhasil, saat ditanya perihal rekrutmen, Dinsos PPPA tak banyak mengetahui.
Begitu pula mekanisme pengisian tendik ke setiap ketugasan di SR.
Baca Juga: Nor Jayadi Ciptakan Buffalo Lazy Chair, Kursi Estetik Berbahan Kayu Jati dan Kulit Kambing
Erna menjelaskan, kewenangan pemkab sebagai pendukung SR telah dilakukan saat beroperasinya SR Rintisan di Sonosewu Bantul.
Dukungan berupa empat PPPK Dinsos PPPA Kulon Progo direkrut untuk mengisi beberapa jabatan di sana.
Ia mengaku sama sekali tak mengetahui empat PPPKeks Dinsos bakal ditarik ke SR Gulurejo atau tidak.
"Sebelum ditarik ke SR Rintisan, empat PPPK wajib mengundurkan diri dahulu," ungkapnya.
Selain tak mengetahui rekrutmen tendik, pihaknya juga tak mengetahui proses penjangkauan calon siswa SR.
Baca Juga: Puji Atmosfer Sepak Bola Sleman, Ansyari Lubis Dipastikan Bertahan di PSS
Penjangkauan siswa merupakan sebutan pendaftaran pelajar SR.
Penjangkauan dilakukan oleh tenaga Kemensos RI yang bertugas di setiap kabupaten.
Sehingga, pihaknya tak ikut campur dalam penjangkauan.
Erna hanya mengetahui, calon siswa SR harus memiliki latar belakang dari keluarga kurang mampu kategori desil satu atau dua.
Lantaran, tujuan SR mengupayakan untuk memutus mata rantai kemiskinan pada generasi muda hasil penjangkauan akan berupa daftar siswa SR yang ditetapkan melalui keputusan bupati.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo Nur Hadiyanto menyampaikan, sejumlah guru honorer yang memilih mengundurkan diri dan menjadi tenaga pendidik di SR.
Guru honorer itu kenyataannya akan diangkat statusnya menjadi bagian JLOP.
Namun, sebagian dari mereka justru lebih memilih mundur.
"Ada yang jadi pamong,ada yang masuk rekrutmen tendi SR," ungkapnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva