KULON PROGO - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kulon Progo yang diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum refleksi diri terkait dunia pendidikan yang belum optimal.
Mulai dari isu kesejahteraan guru hingga sarana prasarana sekolah yang telah rusak ataupun usang menjadi catatan buruk yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah.
Ketua Komisi 4 DPRD DIJ Edi Priyono menyampaikan, Hardiknas menjadi momentum refleksi diri, khususnya pada penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkeadilan di Kulon Progo.
Kaca mata lembaga legislatif menyoroti beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti.
"Momen Hardiknas kami memberikan beberapa catatan strategis," ucap Edi, saat dihubungi Radar Jogja, Jumat (1/5/2026).
Edi menyampaikan, catatan paling utama berupa pemerataan akses pendidikan di seluruh Bumi Binangun.
Akses pendidikan yang dimaksud adalah, pemerataan sekolah, guru, dan sarpras yang layak.
Tiga segmen ini, menurutnya masih kurang merata di area perbukitan.
Baca Juga: Waspadai Lini Serang PSIS Semarang dan Asnyari Lubis Minta PSS Sleman Main Agresif Sejak Awal
Kulon Progo saat ini, tengah mengalami krisis guru yang menyebabkan pemerataan akses pendidikan tak optimal.
Guru kelas hingga guru mata pelajaran khusus cenderung mengalami minus growth.
Padahal sekolah tak boleh melakukan pengangkatan guru honorer.
Alhasil, guru merangkap jam hingga melebihi batas beban ajar menjadi barang lumrah.
Sebenarnya, Pemkab Kulon Progo telah memberikan skema regrouping untuk pengoptimalan SDM guru.
Regrouping atau penggabungan sekolah dapat memaksimalkan jumlah guru eksisting.
Baca Juga: Head to head PSS Sleman vs PSIS Semarang, Super Elja Dominan, Namun Tetap Harus Waspada
Namun, skema ini perlu kajian mendalam agar tak memberatkan siswa, wali murid, ataupun guru.
"Pasca regrouping, harus ada kelanjutan peningkatan komptensi guru dan kesejahteraan guru," ungkapnya.
Kesejahteraan guru terutama pada segmen guru PPPK Paruh Waktu dan JLOP turut jadi sorotan.
Pihaknya mendorong agar kesejahteraan guru menjadi pertimbangan pemkab.
Mengingat kesejahteraan tenaga pendidik berpengaruh pada kualitas pendidikan.
Edi turut menyoroti fasilitas sekolah yang telah tua dan usang.
Baca Juga: Fasilitasi Pengasuhan Anak Buruh, Ahmad Luthfi Resmikan Daycare Tripartit Berdikari
DPRD Kulon Progo berulangkali melakukan sidak di beberapa sekolah, menemukan bangunan sekolah yang rusak.
Bahkan beberapa sekolah yang rusak berpotensi mengganggu pembelajaran.
Alhasil, dibutuhkan penanganan sesegera mungkin.
"Contohnya (SMPN 2 Pengasih) Kedungsari, bangunan sudah tua dan minim fasilitas pendukung," ungkapnya.
Kebanyakan sekolah di Bumi Binangun membutuhkan peremajaan bangunan. Lantaran, bangunan telah berdiri selama 20 tahun.
Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti perpusatakaan, laboratorium, dan kelas masih jauh dari kata layak.
Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Hadir Dalam Peringatan May Day, Ahmad Luthfi : Buruh Pahlawan Ekonomi
Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin juga menyoroti kebijakan guru JLOP di Bumi Binangun.
Informasi yang didapat pihaknya, ada sekitar 300-an guru JLOP di Kulon Progo Belum menerima gaji selama empat bulan lamanya.
"Kasus ini bukan sekedar keterlambatan tapi kelalaian," ucapnya.
Aris menegaskan, pembayaran gaji yang tertunda merupakan bentuk kelalaian pemkab.
Pasalnya, penundaan pembayaran gaji disebabkan tumpang tindihnya regulasi.
Idealnya, saat msngangkat guru honorer menjadi JLOP kebijakan penggajian harus terlebih dahulu selesai. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva