KULON PROGO - Sidang Paripurna DPRD Kulon Progo menyoroti laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025.
Lembaga legeslatif memberikan puluhan catatan kritis kinerja bupati setahun terkarier.
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menyampaikan, LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 yang telah diterima.
"Secara umum, kinerja bupati dan pemkab sudah baik, hanya saja tetap ada 46 catatan," ucap Aris, saat ditemui awak media, Kamis (23/4/2026).
Aris menjelaskan, 46 catatan itu meliputi catatan umum dan spesifik.
Catatan umum, mengenai indeks pembangunan manusia (IPM) hingga komunikasi ke pemerintah pusat.
Salah satu yang paling menjadi urgensi adalah komunikasi pemerintah pusat.
Pemkab Kulon Progo didorong menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat secara intensif.
Baca Juga: Link Live Streaming Malut United vs Persebaya Surabaya, Siapa Yang Mampu Akhiri Hasil Negatif?
Lantaran, pendapatan daerah masih terbatas dan ditambah transfer keuangan daerah (TKD) yang mengalami penurunan.
Melalui komunikasi dengan pusat, pemkab dapat mengoptimalkan sumber pembiayaan dari APBN untuk pembangunan di Bumi Binangun.
Catatan spesifik dari DPRD turut mengkritisi kinerja bupati sepanjang tahun 2025.
Mulai dari masalah mandegnya beberapa proyek infrastruktur hingga masalah pendidikan serta layanan kesehatan.
"Infrastruktur masih menjadi bagian paling utama," ungkapnya.
Baca Juga: Sudah Lunas, Tanah Milik Ahmad Warga Siliran Kulon Progo Justru Diserobot Pemilik Awal
Sorotan infrastruktur bukan hanya berkaitan prnuntasan program zero jalan rusak.
Namun, DPRD juga meminta kejelasan perbaikan jalan Tanjakan Tiban dan Jalan Plono-Nglinggo yang terkesan mandeg.
Perbaikan kedua ruas jalan ini dinilai strategis, tak hanya urusan konektivitas masyarakat, tapi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sektor pendidikan turut dikritik oleh lembaga legeslatif.
Salah satu contohnya, tidak adanya perkembangan penggantian tanah SDN Kaliandong yang mmebuat OPD terkesan lambat.
Termasuk isu kekurangan guru di Bumi Binangun yang tak kunjung selesai.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, rekomendasi DPRD Kulon Progo telah diterima.
Tentu, rekomendasi menjafi bekal masukan untuk penentuan kebijakan selanjutnya.
Akan tetapi, ia memastikan tak semua rekomendasi dapat langsung ditindaklanjuti.
"Beberapa ada yang ranahnya pusat," ungkapnya.
Agung menjelaskan, tak semua kritik DPRD timbul dari masalah di masa kepemimpinanya.
Justru kebanyakan masalah merupakan akumulasi kasus di masa lalu. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva