KULON PROGO - DPRD Kulon Progo melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) di Kapanewon Galur, Selasa (10/3/2026).
Dari sidak tersebut ditemukan lauk MBG lele berukuran kecil hingga harga makanan kering yang lebih tinggi dibanding harga pasar.
"Kami mendapatkan beberapa temuan, semoga menjadi evaluasi," ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono, saat ditemui di Gedung DPRD Kulon Progo, Selasa (10/3/2026).
Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Warga Jogja Masih Bisa Tukar Uang Baru di Bank Mitra BI hingga 12 Maret
Sidak yang diikuti anggota Komisi 2 dan 4 DPRD Kulon Progo itu menyisir sekolah sebagai penerima MBG dan SPPG sebagai penyalurnya.
Salah satu temuan mencolok ditemukan pada MBG yang didistribusikan oleh SPPG 2 Pandowan.
Di lokasi ditemukan minyak goreng yang digunakan secara berulang.
Hal ini, ungkap Edi, dapat berdampak pada kesehatan.
"Kesehatan makanan belum tentu terjamin," bebernya.
Proses masak juga disoroti, mengingat proses masak dilakukan dini hari, sedangkan, waktu konsumsi MBG saat puasa da di sore hari.
Karena daya simpan yang terlalu lama, sehingga, potensi makanan rusak dapat terjadi sewaktu-waktu.
Harga makanan kering tak lepas dari sorotan.
Pasalnya, beberapa menu MBG diketahui memiliki makanan kering yang saat dicek di lapangan harganya lebih tinggi.
Temuan ini cukup mencolok, mengingat masyarakat sebenarnya dapat memeriksa harga pasar dengan tabel yang tertempel dalam menu.
Temuan paling menohok terlihat pada lauk ikan lele di MBG.
"Lelenya kecil, ukuran dua jari," ujarnya.
Kondisi itu dinilai cukup disayangkan. Pasalnya, lele tersebut sebenarnya tak layak konsumsi dari segi ukuran.
Dari segi protein, lele tersebut belum tentu memasuki standar.
Pihaknya berharap, temuan kali ini menjadi hal terakhir. SPPG diharapkan mampu mengelola MBG dengan baik dan sesuai standar.
Di samping itu, SPPG diminta terbuka dengan kritik saran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan MBG oleh pemerintah pusat.
MBG yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan agar kebutuhan gizi masyarakat tercukupi.
Keberadaan MBG di sekolah bermaksud agar makanan anak dapat meningkat saat KBM.
Hasil temuan tersebut dianggap cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar tujuan pemerintah dapat tercapai.
Sebelumnya, Kordinator Wilayah BGN Kulon Progo Aini Ambarwati menjelaskan, pihaknya membuka kritik dan saran yang bersumber dari masyarakat.
Perbaikan pelaksanaan MBG juga telah dilakukan.
Salah satu caranya, dengan memberikan label harga dan angka kecukupan gizi (AKG).
"Tujuannya agar lebih transparan, dan masyarakat dapat memberikan saran," ujarnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva