KULON PROGO - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benjamin Paulus Octavianus tantang Pemkab Kulon Progo untuk mengakses anggaran penanganan stunting.
Tantangan ini diungkapkan saat kunjungannya di Balai Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kamis (29/1/2026).
Wamenkes RI Benjamin Paulus menjelaskan, masalah stunting menjadi fokus pemerintah pusat.
Tentu daerah, juga harus memiliki visi yang sama.
Dalam pengentasan stunting, pemerintah pusat menyiapkan beberapa program utama.
"Anggaran pengentasan stunting dan gizi buruk 350 kali anggaran APBD Kulon Progo," ucap pria yang akrab disapa Benny, Kamis (29/1/2026).
Benny menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima anggaran cukup besar untuk penanganan stunting.
Nilainya, Rp 350 triliun. Anggaran itu, selama ini masih digunakan untuk program makan begizi gratis.
Sehingga, masalah stunting belum banyak memanfaatkan anggaran tersebut.
Pihaknya mendorong agar Pemkab Kulon Progo meraih anggaran tersebut.
Lantaran, selama ini pengusulan program dari daerah untuk penanganan stunting belum diterima pusat.
Padahal anggaran tersedia, tapi pemkab tak segera jemput bola.
"Sekarang saya tantangin Kulon Progo, Anggarannya sudah ada, tinggal siapkan programnya untuk meraih anggaran," ungkapnya.
Dokter spesialis paru itu mengungkapkan, tantangan pemkab tak hanya mengakses anggaran.
Pemkab perlu membuatkan rencana program penangan stunting di daerah yang konkrit serta efektif.
Di samping itu, pemkab perlu memastikan program penanganan stunting legal dan sah secara hukum untuk mengakses anggaran yang dimiliki BGN.
Mengingat anggaran MBG memiliki payung hukum yang jelas dalam implementasi anggarannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menjelaskan, pekerjaan rumah pemkab masih berkutat pada masalah stunting.
Pemkab berusaha menurunkan angka stunting hingga di bawah 10 persen di tahun 2026.
Sebab, berdasarkan aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) angka kasusnya terus meningkat selama tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2023 mencapai 9,8 persen.
Lalu pada 2024 sebanyak 10,38 persen dan pada 2025 10,64 persen.
Sehingga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Minggu depan kami usulkan dan bertemu di Jakarta dengan Wamenkes," ucap Ambar.
Ambar menjelaskan, tantangan dari wamenkes diterima dan segera ditindaklanjuti.
Pihaknya segera merancang program unggulan untuk pengentasan stunting di Bumi Binangun.
"Tentu program tersebut memastikan tak menyalahi aturan," tandasnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva