Direncanakan Februari nanti, akan dilaksanakan lagi uji coba skema kloter campuran pada embarkasi haji berbasis hotel.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kulon Progo Mulyono menyampaikan, uji coba embarkasi haji telah digelar akhir tahun 2025 lalu. Fokusnya saat itu, pada penyelenggaraan haji khusus kloter dari calhaj Kulon Progo.
"Awal Februari nanti, ada simulais kembali dengan skema kloter campuran," ucap Mulyono, Minggu (25/1).
Mulyono menjelaskan, simulasi digunakan sebagai dasar penyelenggaraan haji tahun 2026.
Pasalnya, tahun ini merupakan kali pertama Bumi Binangun menjadi tuan rumah penyelenggaraan haji. Bahkan inovasi penyelenggaraan haji tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, karena berbasis hotel buble.
Kondisi itu, lantas membuat pihaknya perlu melakukan beberapa kali simulasi.
Mengingat, simulasi memastikan tak ada satupun alur penyelenggaraan haji mendapat kendala. Selain kepastian alur, simulasi menjadi evaluasi berjenjang bagi pihaknya.
Evaluasi berjenjang dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya kendala selama penyelenggaraan.
Simulasi tahap pertama lalu, didapati evaluasi penumpukan alur masuk calon jamaah haji di dalam hotel.
Evaluasi itu, lantas digunakan dasar untuk mencari solusi. Lalu, solusi itu diujicoba lagi melalui simulasi kedua awal Februari nanti.
"SDM penyelenggaraan haji dari kami masih terbatas, tapi pelayanan nanti tetap optimal," ungkapnya.
Kantor dan kementerian baru membuat SDM penyelenggaraan haji tahun ini menjadi sangat terbatas.
Akan tetapi pihaknya, menjamin penyelenggaraan haji tetap sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini diperkuat dengan sejumlah simulasi, memastikan haji 2026 berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan saat audiensi bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh, mengaku pemkab siap mendukung penyelenggaraan haji di Bumi Binangun.
Setiap kewenangan kabupaten yang berhubungan dengan haji akan diupayakan pelaksanaannya.
"Pemkab siap melakukan kordinasi lintas sektoral, karena ada tanggung jawab menyiapkan lokasi serta sarpras oendukung," ungkapnya.
Agunv mengungkapkan, tanggung jawab pemkab berhubungan dengan pematangan sejumlah sarpras haji. Misalnya, penataan ruang publik, jalur layanan jamaah haji, hingga ruang khusus pemeriksaan. (gas)
Editor : Bahana.