KULON PROGO - Di usianya yang telah menginjak 74 tahun, Kabupaten Kulon Progo masih memiliki segudang pekerjaan rumah (PR). Mulai dari infrastruktur hingga masalah investasi.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan, pekerjaan rumah untuk Bumi Binangun cukup banyak. Namun kebanyakan permasalahan bermuara pada masalah investasi yang tak kunjung tumbuh.
"Investasi di Kulon Progo ini belum tumbuh. Padahal melalui investasi dapat mewujudkan kemandirian daerah," ucap Agung saat ditemui Radar Jogja, Selasa(14/10).
Pembentukan iklim investasi menjadi fokus pekerjaan rumah Agung Setyawan. Lantaran iklim investasi di kabupaten paling barat di DIJ ini belum terbentuk selama beberapa tahun terakhir. Padahal, potensi investor datang ke Kulon Progo cukup besar, mengingat adanyayia (YIA).
Upaya Pemkab Kulon Progo dalam meningkatkan investasi dengan cara pembentukan RTRW/RDTR. Dalam hal ini, pemkab menggenjot pembentukan RDTR yang tersinkron dengan OSS. Lantaran temuan investor yang enggan berinvestasi akibat RDTR tidak terhubung dengan izin OSS.
Getolnya pembentukan iklim investasi ini berkaitan dengan kemandirian daerah. Jika terjadi investasi besar-besaran, pendapatan daerah berpotensi mengalami kenaikan. Hingga saat ini, pendapatan asli daerah tak menyentuh angka 30 persen.
Hal inilah yang membuat kemandirian daerah tak terlihat di Kulon Progo. Minimnya pendapatan daerah di Kulon Progo juga berpengaruh ke program pembangunan. Utamanya pembangunan infrastruktur yang kerap menjadi tuntutan masyarakat.
Banyak infrastruktur berupa jalan rusak cenderung tak tertangani. Bukan tanpa sebab, selama ini anggaran perbaikan jalan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus.
Sedangkan plot perbaikan jalan yang berasal dari APBD hanya cukup untuk perbaikan jalan minor. "Pembentukan iklim investasi juga akan memberikan multiplier effect," ujarnya.
Agung menjelaskan, iklim investasi yang terbentuk tentunya berpotensi menarik investor ke Bumi Binangun. Investor yang membuka bisnis di Kulon Progo turut menyerap tenaga kerja. Dengan serapan tenaga kerja yang ada, taraf hidup masyarakat turut mengalami kenaikan.
Masalah kemiskinan yang erat kaitannya dengan pengangguran dapat diatasi dengan pembukaan lapangan kerja. Tentu, hal ini tak lepas dari iklim investasi yang membuka peluang investor menanamkan modalnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko. Masalah kemiskinan, infrastruktur, hingga stunting masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Kulon Progo. Kulon Progo masih menempati urutan pertama kabupaten/kota termiskin se-DIJ.
Di samping itu, masalah stunting juga masih menjadi fokus Pemkab Kulon Progo. Kulon Progo masih berada di urutan kedua di bawah Gunungkidul dalam urusan stunting. Dalam penanganan stunting, pemkab melakukan fokus pengentasan di 10 kalurahan setiap tahunnya. "Penanganan bertahap. Tahun 2025 ini 10 kalurahan, berlanjut 2026 ada 10 kalurahan," ujarnya.
Pengentasan stunting dengan cara penentuan lokus per kalurahan diklaim dapat menurunkan stunting. Lantaran, OPD terkait dapat fokus melakukan penanganan secara optimal melalui beberapa program. Di antaranya, program penambahan makanan bagi balita hingga pemantauan stunting.
Masalah infrastruktur juga tak luput dari pandangan Ambar Purwoko. Menurutnya, banyak jalan rusak yang dibiarkan tanpa perbaikan selama kepemimpinan sebelumnya. Membuat kondisi kerusakan semakin parah, dan menjadi bom waktu bagi pemerintah sekarang.
Ambar menjelaskan, akumulasi kerusakan infrastruktur membuat anggaran perbaikan jalan membengkak. Membuat penanganan perbaikan jalan tak bisa dilakukan menggunakan APBD. Pihaknya berkomitmen melakukan pengusulan perbaikan jalan daerah ke pemerintah pusat.
Komitmen ini diwujudkan melalui satu ruas jalan dan jembatan yang mendapatkan anggaran hibah dari pemerintah pusat di 2025. Ruas Jalan Cerme Gotakan dan Jembatan Linggan mendapat kucuran anggaran dari Inpres Jalan Daerah. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 25 miliar.
Di tahun 2026, masalah infrastruktur tetap menjadi sorotan. Ambar berkomitmen melakukan pengusulan perbaikan jalan melalui pemerintah pusat. Sekaligus, melakukan perbaikan jalan menggunakan APBD.
Sama halnya dengan Ambar, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Suharto membeberkan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemkab. Pandangannya, masalah kemiskinan dan infrastruktur menjadi hal yang tak terelakkan. "Paling utama infrastruktur. Banyak jalan rusak yang sudah dikeluhkan masyarakat," ujarnya.
Di samping masalah kemiskinan dan infrastruktur, DPRD Kulon Progo juga menyoroti optimalisasi sektor pariwisata. Selama ini sektor pariwisata kurang dioptimalkan padahal menjadi penyumbang pendapatan asli daerah.
Banyak objek wisata di daerah utara yang tengah bertumbuh dan banyak dikunjungi masyarakat. Namun tak ada sentuhan pemerintah atas perkembangan wisata di daerah utara. Akibatnya, banyak pengelolaan wisata di daerah utara kurang optimal. "Kalau mengembangkan wisata daerah utara, fokusnya juga terkait infrastruktur," ujarnya.
Suharto menegaskan, pembentukan iklim pariwisata di daerah utara perlu dibentuk dengan penguatan infrastruktur. Daerah utara dengan medan perbukitan menjadi salah satu kendala pengembangan wisata. Lantaran, medan dan infrasruktur yang terjal membuat wisatawan enggan berkunjung. (gas/laz)
Data Grafis
A. Data Kemiskinan Kulon Progo (BPS)
1. 2022: 16,39%, 2023 15,64%, 2024 15,62%
2. Kemiskinan diklaim akibat pengeluaran warga Kulon Progo yang kurang dari Rp 600 ribu tahun 2025
3. Kriteria kemiskinan inilah yang diklaim membuat Kulon Progo menjadi daerah termiskin
B. Data Stunting Kulon Progo Survey Kesehatan Indonesia
1. 2022 15,8%, 2023 21,2%, 2024 18,0%
2. Target Kulon Progo menurunkan stunting di angka 10% di tahun 2025
C. Jlan Rusak di Kulon Progo Data DPUPKP Kulon Progo
1. Jalan rusak di Kulon Progo mencapai 252 kilometer atau 30% dari total jalan milik pemkab
2. Jalan dengan kondisi bagus (mantap mencapai 555 kilometer
3. Anggaran perbaikan jalan dari tahun ketahun dikisaran Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar
D. Kemandirian Daerah melalui PAD
1. Realisasi PAD 2022 Rp 308 Miliar, 2023 Rp 346 miliar, 2024 Rp 382 miliar
2. Sektor pariwisata menyumbang 2% dari PAD