KULON PROGO - Website milik Pemkab Kulon Progo mendapat serangan siber hingga kesulitan diakses.
Bukan hanya website pemkab, melainkan website organisasi perangkat daerah (OPD) tak lepas dari serangan.
Bahkan akumulasi serangan mencapai ratusan ribu kali.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo Agung Kurniawan mengatakan upaya peretasan portal website milik pemkab terjadi berulang kali, ditandai dengan munculnya serangan siber yang menyasar sistem keamanan website.
"Menurut data firewall kami, ada 276 ribu kali upaya peretasan berbentuk serangan siber," ucap Agung, Rabu (27/8/2025).
Agung menjelaskan, ratusan serangan siber tersebut telah terdeteksi.
Setelah ditelusuri melalui alamat internet protocol (IP), serangan berasal dari dalam maupun luar negeri.
Peretas berusaha merusak sebagian maupun keseluruhan layanan berbasis internet yang dimiliki pemkab.
Kendati begitu, kata Agung serangan tersebut tidak menyebabkan dampak kerugian yang berarti.
Diskominfo berhasil membentengi sistem keamanan digital pada setiap program berbasis internet di lingkup pemkab.
Akan tetapi, efek samping dari penebalan keamanan dan ratusan ribu serangan membuat website seringkali sulit diakses masyarakat.
"Beberapa website memang sempat sulit diakses, untungnya bisa dipulihkan," ucapnya.
Kesulitan mengakses website ataupun aplikasi, sempat terjadi di awal 2025 lalu.
Ada peretasan dan penebalan sistem keamanan.
Namun, pihaknya memastikan fungsi website bisa diakses seperti semula.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan cukup besar menaruh perhatian terhadap keamanan digital.
Pasalnya, upaya peretasan ke akun pribadinya sempat terjadi hingga menimbulkan kerugian finansial.
Hal ini, juga sejalan dengan optimalisasi penggunaan layanan internet yang digagasnya.
"Banyak website yang sulit diakses, sehingga perlu diperhatikan," ucapnya.
Agung cukup konsisten mengupayakan keterbukaan informasi melalui website.
Setiap program dan kegiatan OPD disarankan selalu, diinggah melalui kanal setiap OPD.
Lantaran, hal itu merupakan upaya mewujudkan keterbukaan informasi ke masyarakat.
Tujuannya, agar masayrakat dapat memantau kegiatan dan program yang bersumber dari pajak masyarakat. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva