KULON PROGO - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Senin (21/7/2025).
Sebanyak 80 ribu koperasi itu diluncurkan serentak.
Kendati demikian di Kulon Progo, koperasi ini masih perlu penataan.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, koperasi desa merah putih di Bumi Binangun siap beroperasi.
Secara pembentukan terdapat 88 koperasi merah putih di Kulon Progo. Setiap desa dipastikan memiliki satu koperasi.
"Fokusnya saat ini berupa penataan, agar antara BUMDes dan Koperasi bisa berjalan bersama," ucap Agung saat ditemui Radar Jogja usai peluncuran 80 ribu Koperasi Merah Putih, Senin (21/7/2025).
Agung menjelaskan, entitas koperasi memang perlu penataan khusus di Bumi Binangun.
Lantaran, selama ini beberap kalurahan memiliki entitas usaha.
Di antaranya, koperasi unit desa (KUD), Bumdes, ataupun unit usaha lain.
Entitas usaha di setiap kalurahan tentunya membidangi beberapa sektor bisnis, baik pertanian ataupun perdagangan.
Penataan koperasi merah putih diupayakan agar operasionalnya tidak mengganggu kegiatan usaha yang telah ada.
Dimungkinkan jika sebuah kalurahan memiliki BUMDes dengan jenis usaha simpan pinjam, maka koperasi tidak dimungkinkan membuka usaha serupa.
Hal ini juga berlaku pada entitas usaha di sektor lain. Tujuannya, agar koperasi dan entitas usaha lain dapat berjalan selaras.
"Sektor usaha masih perlu kajian, karena ada BUMDes, KUD, dan sebagainya," ujarnya.
Pembeda antara jenis usaha koperasi dengan badan usaha lain di kalurahan dirasa sangat penting.
Keberadaan Kopdes Merah Putih bertujuan memacu perekonomian di desa.
Jika jenis usaha sama dengan BUMDes maka perputaran ekonomi tak berjalan optimal.
Agung menyampaikan, pemkab mendukung penuh operasional koperasi desa merah putih sebagai pemantik ekonomi di kalurahan.
Hal ini, sesuai dengan instruksi presiden untuk mengembalikan perputaran perekonomian kembali ke desa.
Kendati masih fokus penataan, pemkab memastikan operasional koperasi segera dilaksanakan.
Kalurahan yang memang telah sesuai kategori unit usaha, dapat melanjutkan operasional dengan pendampingan dari pemkab.
Sebelumnya, Lurah Salamrejo Dani Pristiawan menyampaikan, kalurahannya melakukan pemisahan kepentingan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih.
Salah satu bentuknya, berupa larangan direktur bumdes untuk menjadi pengurus koperasi.
"Memang aturannya seperti itu, agar tidak bercampur kepentingan," ujarnya.
Koperasi desa merah putih di kalurahannya, akan berfokus di sektor simpan pinjam, persewaan, unit sampah, dan wisata.
Pihaknya optimis mengoperasionalkan koperasi, walaulun tetap membutuhkan pendampingan. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva