KULON PROGO - Penyediaan hunian layak huni di Bumi Binangun belum optimal.
Lantaran, dua rumah susun sewa (rusunawa) milik pemkab belum banyak ditinggali.
Akibatnya, pengelolaan rusunawa justru merugikan pemkab.
Kepala DPUPKP Kulon Progo Didik Wijanarko menyampaikan, pemkab mengelola dua rusun yang disewakan ke masyarakat kurang mampu.
Di antaranya Rusunawa Tuksono dan Triharjo.
"Kalau Triharjo ada 196 unit, dan Tuksono 70 unit, ini belum terisi penuh," ucap Didik, Minggu (18/5/2025).
Didik menjelaskan, tingkat hunian rusunawa sangatlah kecil di Kulon Progo, apabila dilihat dari kapasitasnya.
Hanya 45 persen yang terisi warga Kulon Progo yang kurang mampu, atau sekitar 120 penghuni dari 266 unit tersedia.
Tak terisinya rusun diakibatkan beberapa faktor.
Di antaranya minat masyarakat dengan hunian vertikal sangatlah kecil.
Kebanyakan masyarakat, masih memilih hunian tapak, karena keberadaan bidang tanah di Bumi Binangun masih tersedia.
Walaupun dengan harga yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Baca Juga: Viktor Gyokeres Pastikan Sporting CP Back to Back Juara Primeira Liga
"Fasilitas rusun juga belum representatif," ungkapnya.
Selain minat masyarakat, fasilitas di rusun belum optimal.
Karena dua rusun di Kulon Progo belum memiliki fasum yang terintegrasi dengan layanan publik, seperti sekolah, taman bermain, atau area pertokoa.
Akibatnya, masyarakat lebih memilih hunian yang dekat dengan fasum dan pelayanan publik.
Dua rusun di Kulon Progo juga telah trrmakan usia.
Kendati mendapatkan perawatan setiap tahunnya, rusun cenderung memiliki masa pakai lama.
Membuat minat masyarakat untung menghuni rusun mengalami penurunan.
Unit rusun yang tak dihuni secara maksimal, membuat pendapatan pemkab dari hasil sewa tak optimal.
Setiap tahunnya, DPUPKP hanya mendapat Rp 200 juta atas hasil sewa sebagai pendapatan ke daerah.
Hasil itu dirasa sangat kurang, jika dibandingkan dengan biaya operasional pengelolan rusun.
"Tidak sebanding dengan biaya operasional, setiap tahunnya Rp 800 juta," ucapnya
Didik mengakui, pengelolaan rusunawa boncos, akibat penghasilan dari sewa kecil.
Jika dihitung, DPUPKP Kulon Progo boncos sekitar Rp 600 juta per tahun.
Biaya operasional yang tinggi biasnya digunakan untuk membayar karyawan, air, listrik, dan biaya perawatan gedung.
Selain jumlah hunian yang kosong cukup tinggi, hasil dari sewa tak mencukupi biaya pengelolaan merupakan dampak dari aturan penetapan biaya sewa rusun.
Secara khusus, rusunawa telah diregulais untuk masyarakat Kulon Progo dengan penghasilan kecil.
Biaya sewa tak boleh dipatok dengan tonggi.
Rata-rata sewa unit rusun di Kulon Progo berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Menanggapi boncosnya pengelolaan, Anggota Komisi 4 DPRD Kulon Progo Angga Pratama menyampaikan, DPUPKP harus mengoptimalkan kapasitas yang ada.
Jumlah unit kosong, menunjukkan pihak OPD tak bekerja dengan optimal.
"Kalau unit terisi penuh, boncos dari pengelolaan tidak terllau banyak," tegasnya.
Angga menyampaikan, OPD perlu mensosialisasikan kembali terkait rusun ke masyarakat Kulon Progo.
Lantaran banyak yang belum memhami rusun memiliki harga seea yang murah.
Khususnya bagi pasangan keluarga muda yang hendak memiliki hunian pribadi. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva