KULON PROGO - Angka kemiskinan di Bumi Binangun menjadi yang tertinggi di DIJ. Hal ini didasari data Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi, pemkab menilai data perlu perbaikan, karena kriteria penilaian sangat berbeda.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan, analisis pemkab menunjukkan masyarakat Kulon Progo minim masyarakat miskin. Membuat data BPS perlu evaluasi berdasarkan kondisi sosial di Kulon Progo.
"Boleh diadu dengan data kami, karena memang berbeda konsisi sosialnya," ungkapnya, saat ditemui Radar Jogja, Kamis (8/5).
Menurut dia, data kemiskinan perlu diperhatikan setiap indikatornya. Penilaian pemkab, wilayah Bumi Binangun sebenarnya bukan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.
"Jadi kriteria penilaian sangat berbeda, Kulon Progo itu daerah produksi," ucap Agung.
Bupati berlatar belakang kontraktor itu menyampaikan, pihaknya telah melakukan pencermatan data. Kemudian dipadukan dengan kondisi realitas masyarakat.
Sistem pengambilan data yang dilakukan BPS dirasa perlu evaluasi. Lantaran, faktor pengeluaran rumah tangga menjadi indikator penentu kondisi kemiskinan.
Hal itu, kata dia, bukanlah klaim tak berdasar. Pemkab melihat kebanyakan masyarakat Kulon Progo memang tak mengeluarkan banyak pengeluaran untuk hidup.
Minimnya pengeluaran bukan berarti masyarakat dalam keadaan miskin. "Minim pengeluaran bukan berarti miskin," ungkapnya.
Kebanyakan masyarakat Bumi Binangun bekerja sebagai petani. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kriteria penilaian BPS perlu disesuaikan.
Lantaran, masyarakat petani biasanya mengkonsumsi apa yang ditanamnya. Hal ini, membuat pengeluaran setiap keluarga berbeda. Bahkan beberapa keluarga hanya mengeluarkan Rp 500 ribu per bulannya.
Agung menyampaikan, kendati mengklaim adanya kriteria penilaian yang berbeda, Pemkab Kulon Progo terus mengupayakan pengentasan kemiskinan. Di antaranya memalui bantuan pangan non tunai yang bersumber APBD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono membenarkan adanya potensi mispersepsi penilaian tingkat kemiskinan.
Menurutnya, penilaian yang dilakukan BPS belum mampu menggambarkan kondisi sosial Bumi Binangun. "Tapi ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemkab," ungkapnya.
Walaupun potensi mispersepsi penilaian terjadi, kualitas masyarakat Kulon Progo memang belum bisa dibandingkan dengan daerah lain.
Terutama masalah pendapatan. Pemkab perlu memastikan terbukanya lapangan pekerjaan. Tujuannya agar masyarakat memiliki peluan bekerja di sektor formal. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo