KULON PROGO - Program makan bergizi gratis (MBG) yang digadang-gadang menggunakan anggaran dari daerah batal dilakukan.
Anggaran daerah yang semula dialokasikan untuk MBG berpotensi dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan membenarkan potensi pengembalian dana MBG itu.
Sebab, kebijakan MBG ditanggung pemerintah pusat.
"Potensi yang dikembalikan sekitar Rp 14,4 miliar," ucap Agung, saat ditemui Radar Jogja, Senin (5/5/2025).
Kendati begitu, pemkab masih menunggu instruksi pemerintah pusat untuk memastikan apakah anggaran bisa digunakan lagi.
Sebelumnya, pemkab melakukan pemangkasan anggaran untuk memenuhi target dana operasional MBG.
Pemangkasan atau refocusing anggaran telah dilakukan sebelum dirinya dilantik sebagai bupati.
Upaya refocusing anggaran dilakukan dengan pemangkasan besar-besaran anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Tujuannya, untuk memenuhi anggaran pembiayaan MBG yang diprediksi mencapai Rp 39 miliar.
Dengan adanya kebijakan MBG ditanggung pemerintah pusat membuat dana yang sebelumnya dianggarkan akan dikembalikan ke daerah.
Tentunya dana tersebut akan digunakan untuk beberapa program yang sebelumnya batal terlaksana di 2025.
"Dana yang batal untuk MBG difokuskan di penyediaan infrastruktur," tegasnya.
Anggaran yang batal digunakan akan diarahkan ke penyelenggaran infrastruktur.
Utamanya perbaikan jalan yang berstatus aset kabupaten.
Fokus pemkab ini dipertegas dengan adanya dorongan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan infrastruktur penunjang.
Banyak jalan rusak yang selama puluhan tahun tak tertangani pemkab.
Dampaknya, kerusakan semakin parah, hingga membuat konflik sosial di masyarakat.
Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono membenarkan kondisi itu.
Anggaran yang batal digunakan untuk MBG telah dicadangkan ke APBD 2025.
Pencadangan dilakukan ke dalam komponen belanja tak terduga (BTT).
"Sudah dicadangkan, tetapi kami masih menunggu instruksi," ucapnya.
Penggunaan anggaran yang batal untuk MBG, masih menunggu instruksi pusat.
Akan tetapi, pihaknya telah mendapat informasi mengenai batalnya anggaran MBG dari daerah. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva