KULON PROGO - Momen syawalan Paguyuban Dukuh se-Kulon Progo (Madukoro), menjadi ajang keluh kesah yang disampaikan ke Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko.
Ketua Madukoro Risdiyanto menyampaikan, syawalan kali ini sengaja direncanakan untuk membuka forum diskusi.
Khususnya, penyampaian masalah dan keluhan dukuh ke kepala daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko.
"Beberapa masalah yang disampaikan, seperti penghasilan tetap dukuh dan ketua RT," ucap Risdiyanto, usai pertemuan syawalan di Kalurahan Ngargosari, Rabu (23/4/2025).
Risdiyanto menyampaikan, ratusan dukuh memiliki beberapa fokus masalah.
Paling utama berupa kenaikan penghasilan tetap dukuh.
Lantaran, gaji dukuh berada dibawah upah minimum kabupaten (UMK).
Gaji dukuh saat ini berada di Rp 2,1 juta atau kurang dari UMK yang sekitar Rp 2,3 juta.
Selain masalah penghasilan, beberapa dukuh juga menyampaikan keluh kesah masyarakat yang diwakilkan ke mereka.
Salah satunya, keluhan terkait, pengajuan warga yang hendak masuk di panti jompo.
Dukuh Tempel Kalurahan Bumirejo Naryanti menyampaikan, pihaknya kesulitan dalam mendaftarkan lansia ke panti jompo.
"Kami sudah ke dinsos, tetapi tidak bisa dimasukkan karena tidak ada tempat," ucap Naryanti, saat berdialog dengan Wabup.
Naryanti menyampaikan, kondisi lansia sebatang kara dan tak membutuhkan pertolongan.
Sudah dua bulan pengajuan untuk memasukkan lansia ke panti jompo melalui Dinas Sosial PPPA telah dilakukan.
Namun, dari OPD tak segera ditindaklanjuti. Maka dari itu, pihaknya meminta wakil bupati untuk menindak lanjuti.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko langsung menelepon Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Bowo Pristianto.
Dia meminta kepala dinas untuk meninjau ulang pengajuan ke panti jumpo.
"Minta tolong segera ditindak lanjuti," ucapnya saat menelepon kepala dinas.
Ambar menanyakan juga perihal ketersediaan tempat di panti jompo.
Tujuannya, memastikan agar lansia yang diusulkan segera tertangani.
Pihaknya memastikan agar lansia dapat segera mendapat perawatan di panti jompo.
Menurutnya, kegiatan syawalan yang disisipi sisi diskusi merupakan metodenya untuk menyerap aspirasi.
Setiap kunjungannya di masyarakat, Ambar memastikan selalu berbelanja masalah.
Lantaran, pihaknya ingin mengedepankan transparansi pemerintahan.
"Belanja masalah, tentunya untuk mencari solusi," tegasnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva