Kenaikan kasus mencapai belasan ekor sapi ini, disebabkan akibat lalu lintas hewan ternak yang diperdagangkan.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Kulon Progo Drajat Purbadi menyampaikan, di awal tahun hanya 3 sapi yang terindikasi PMK.
Namun, pada minggu pertama temuan kasus melonjak drastis menjadi belasan kasus.
"Data terakhir yang kami terima ada 17 sapi terjangkit PMK," ucap Drajat, saat dikonfirmasi Radar Jogja, Minggu (12/1).
Drajat menyampaikan, 17 sapi masih dalam taraf terjangkit ringan. Dari kasus itu, tidak ditemukan sapi mati akibat PMK.
Lantaran, sapi yang terjangkit langsung mendapatkan perawatan. Sehingga, dampaknya bisa langsung tertangani dan tak menyebar ke sapi yang lain.
Sapi terjangkit PMK tersebar di 8 kapanewon di Kulon Progo. Paling banyak ditemui di Kapanewon Panjatan dengan temuan kasus PMK pada 4 sapi.
Sementara itu, 4 kapanewon lain masih nihil ditemukan dan masuk area hijau persebaran kasus.
"Kebanyakan sapi terjangkit berasal dari luar daerah," ucapnya.
Berdasarkan analisis Dispertapa Kulon Progo, kebanyakan sapi terjangkit berasal dari luar daerah, terutama Jawa Timur.
Sapi terjangkit kebanyakan dimiliki pedagang yang menampung hewan ternak dari luar daerah. Sehingga, berpotensi menyebarkan penyakit ke sapi lokal.
Oleh sebab itu, pihaknya mengintensifkan pengawasan hewan ternak di pasar hewan.
Sejumlah pasar hewan dipantau langsung oleh 12 puskeswan di setiap kapanewonnya. Tujuannya meminimalisir masuknya hewan ternak terjangkit untuk diperdagangkan.
"Ketugasan kami sekedar membantu pengawasan aru keluar masuk hewan ternak," ujarnya.
Drajat menuturkan, ketugasan pihaknya sekedar untuk membantu pemerintah provinsi mengawasi arus keluar masuk hewan.
Terdapat 3 check point yang diawasi oleh pihaknya, yaitu Kapanewon Temon, Galur, dan Kalibawang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Syam Arjayanti membenarkan upaya pengawasan lalu lintas hewan.
Pengawasan memastikan hewan ternak telah dilengkapi sertifikat vaksin. Tujuannya, agar ternak terjamin dari penyebaran PMK.
"Banyak jalan tikus yang dilalui oleh pedagang hewan ternak dari luar daerah," ujarnya.
Munculnya PMK di wilayah DIY diduga akibat keluar masuknya hewan terjangkit, walaupun telah dilakukan pengawasan ketat.
Pasalnya, banyak jalan tikus dalam peredaran penjualan hewan ternak. Membuat petugas pengawas kesulitan mencari dan memastikan hewan ternak masuk.
Syam menyampaikan tren kasus PMK di DIY memang cenderung mengalami kenaikan.
Namun, kenaikan tak membuat pihaknya memutuskan lockdown perdagangan hewan ternak.
Lantaran, dibutuhkan kajian mendalam untuk mengeluarkan keputusan penutupan arus lalu lintas hewan ternak.
"Butuh kajian, jadi walaupun tinggi kasusnya belum tentu lockdown," jelasnya.
Baca Juga: Gempa Bumi Tektonik Berpusat di Laut Getarannya Dirasakan Sampai Bantul
Syam menyampaikan, kajian dilakukan untuk memastikan dampak dari penutupan arus lalu lintas perdagangan.
Jika lockdown terjadi, maka banyak pihak akan dirugikan, terutama pedagang sapi. Selain itu, harga sapi berpotensi jatuh, membuat peternak merugi. (gas)
Editor : Bahana.