RADAR JOGJA - Koalisi Kulon Progo Maju tengah menggodog beberapa nama yang akan dipasangkan dengan calon bupati pada Pilkada 2024. Salah satu kriteria pendamping, diharuskan orang asli Kulon Progo, terlepas dari laki-laki atau perempuan.
"Harus orang Kulon Progo, ada laki-laki ada perempuannya," ucap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono, Rabu (24/7).
Lajiyo menuturkan, koalisi menentukan calon wakil bupati dengan cara musyawarah. Setiap partai anggota koalisi berhak mengusulkan nama-nama yang dipandang dapat maju dalam pilkada.
Tentunya dengan orientasi calon harus orang asli Kulon Progo. Tujuannya, agar calon dapat memahami masalah sosial yang berkembang, serta dapat membangun kabupatennya sendiri.
Kriteria yang mengharuskan orang asli Kulon Progo juga ditambah dengan kriteria lain, seperti adanya chemistry. Koalisi yang sudah mengantongi nama calon bupati, berharap agar mendapat calon wakil bupati yang memahami sosok yang didampingi.
Sehingga, cabup dan cawabup dapat berkolaborasi tanpa ada sekat. "Agenda koalisi akan bertemu dengan beberapa calon bupati untuk menggodog nama-nama," ucapnya.
Lajiyo menyampaikan, koalisi telah menyetujui sistem yang mana menempatkan calon bupati sebagai pemutus sengketa antar anggota koalisi.
Artinya jika terjadi friksi antar partai koalisi yang telah mengajukan nama calon wakil bupati, maka keputusan calon bupati yang menentukan. Lantaran, calon bupati memiliki peran dalam menjalin hubungan dengan calon yang dirasa tepat.
Partai Gerindra yang telah memiliki calon bupati memiliki peran penting dalam menentukan arah koalisi ini. Lajiyo menuturkan, Marija merupakan calon yang diusung partainya telah memenangkan survei elektabilitas calon bupati.
Menurutnya Marija menduduki urutan pertama survei elektabilitas dari tujuh calon bupati, dengan angka 35 persen. Hal inilah yang membuat partainya memiliki nilai tawar untuk mengusung calon bupati. "Minggu-minggu ini akan finalisasi, dan akan ada deklarasi paslon," ujarnya. (gas/pra)