KULON PROGO - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menggelar advokasi pendidikan khusus di Balai Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Selasa (9/7/2024).
Kegiatan ini untuk mencegah anak berkebutuhan khusus (ABK) putus sekolah.
ABK merupakan kelompok disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengenyam bangku pendidikan.
"Ada sekitar 500 ABK di DIY yang tak melanjutkan pendidikannya," ucap Kepala Bidang Pendidikan Khusus Disdikpora DIY Tri Hariyani, saat ditemui Radar Jogja usai kegiatan advokasi, Selasa (9/7/2024).
Tri menjelaskan, penyebab ABK tak mendapat hak pendidikan salah satunya karena rendahnya kesadaran orangtua/wali murid untuk menyekolahkan.
Padahal pendidikan bagi ABK sangatlah penting, memberikan ruang mengeksplorasi diri serta mempersiapkan anak menjalani masa depannya.
Dalam kegiatan ini, pihaknya mengundang tokoh masyarakat, orangtua/wali, maupun perwakilan pemerintahan kecamatan serta kalurahan.
Peserta advokasi dapat memberikan wawasan bagi orangtua yang merawat ABK, agar dapat menyekolahkannya.
Khusus bagi pamong kalurahan, diharapkan mampu memonitor ABK di lingkup kalurahan. Sekaligus memberikan pengarahan bagi orangtua/wali untuk menyekolahkan ABK.
Dalam kesempatan itu, Disdikpora turut mengundang ABK berprestasi.
Ini menjadi bukti bahwa pendidikan sangatlah penting.
ABK yang berprestasi unjuk gigi ke peserta advokasi.
Hal ini menunjukkan bahwea hak pendidikan bisa didapat oleh siapa saja.
"Kami juga menjelaskan beberapa program untuk membantu ABK tetap mendapatkan haknya," ucapnya.
Tri menjelaskan, beberapa program yang telah disiapkan untuk membantu ABK mendapatkan haknya.
Di antaranya, program beasiswa, program penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur afirmasi, program penambahan sarpras, serta program non fisik lainnya.
Kendati begitu, program ini perlu disosialisasikan lebih luas, agar masyarakat mengetahui.
Adanya program ini diharapkan mampu menambah peluang bagi masyarakat untuk menyekolahkan ABK. Sehingga, orangtua ABK tak perlu khawatir dengan pendidikan ABK.
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota Komisi D DPRD DIY Susiwati Lestari.
Dia menjelaskan, fenomena ABK putus sekolah bisa terjadi akibat rendahnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan ABK.
Hal ini bisa terjadi karena stigma orangtua terhadap ABK, selalu dibayang-bayangi dengan ketidakmampuan.
ABK dinilai tidak akan mampu melanjutkan studinya.
Padahal sekolah luar biasa yang diselenggarakan pemerintah dinilai menjadi sarana yang tepat.
Sehingga masyarakat tak perlu khawatir untuk menyekolahkan anaknya.
"Advokasi ini memberikan gambaran agar orangtua memiliki kesadaran menyekolahkan ABK," tegasnya.
Politisi ini mengutarakan, pentingnya advokasi bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai program pendidikan khusus.
Tak hanya berkutat pada manfaatnya, namun juga berkaitan dengan program yang bisa didapatkan ABK. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva