RADAR JOGJA - Masyarakat yang tergabung dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kalibiru mengungkapkan berbagai keluhan serta usulan. Yang mana usulan tersebut disampaikan langsung pada kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 4 DPR RI, Senin (1/7).
ANOM BAGASKORO, Kulon Progo
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo punya andil besar dalam menjada hutan di sana. Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kalibiru berawal sejak 1998. Masyarakat yang kala itu diterpa krisis, kesulitan memperoleh pangan.
Akhirnya mulai merambah menanam pohon di area hutan, di mana hutan Kalibiru dulunya gundul. Saat itu, masyarakat tak hanya menanam tanaman pangan. Mereka juga menanam pohon tegakan, sebagai upaya menjaga kestabilan tanah yang berpotensi longsor.
Ketua Kelompok Tani Minggirejo Tumiranto mengisahkan, setelah beberapa tahun menanam, dan hutan sudah memperlihatkan tanda-tanda kelestarian. Hutan tersebut kemudian dijadikan hutan lindung oleh pemerintah.
Masyarakat saat itu tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga meraka mengajukan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan."Dulu peralihan ke hutan lindung yang menjadi masalah, sekarang pohon sudah merapat tak boleh ditebang," ucapnya di sela pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI, Senin (1/7).
Tumiranto menjelaskan, saat ini hutan cenderung rapat karena vegetasi pohon yang banyak. Berdampak pada ekosistem serta pengelolaan hutan oleh masyarakat. Masyqrakat merasakan penurunan produktivitas tanaman bawah tegakan. Hal itu berdampak pada penghasilan mereka.
Selain itu, masyarakat pengelola hutan juga meminta diikutsertakan dalam wacana carbon trading. Sebelumnya KLHK telah melakukan survei pengukuran penyerapan karbon. Apabila carbon trading berhasil dilakukan di Kalibiru, masyarakat seharusnya mendapatkan manfaatnya.
"Justru selama ini yang melestarikan masyarakat, sehingga kalau ada wacana carbon trading diikutkan," ucapnya.
Tumiranto menjelaskan, selama ini masyarakat secara penuh melestarikan keberadaan hutan di Kalibiru. Namun, di sisi lain masyarakat tak mendapatkan hasil sepeserpun, baik subsidi dari pihak terkait maupun, dukungan.
Sementara itu, Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar menjelaskan, usulan serta krluhan masyarakat sebagian telah dijawab oleh pihak terkait. Lantaran beberapa perwakilan KLHK ikut serta dalam kunjungan.
Beberapa catatan, ia tulis sebagai pekerjaan rumah. Catatan tersebut berupa upaya dalam menghidupkan kembali wisata di Kalibiru. Selain itu, permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan berupa sumur bor untuk menghadapi kemarau di hutan segera ia tindaklanjuti. (pra)