JOGJA - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di berbagai tempat di Jogja, Selasa (10/11). Aksi untuk memperingati Hari Pahlawan ini berlangsung di sekitar Tugu Pal Putih, kawasan Malioboro seperti Gedung DPRD DIY, Kompleks Kepatihan, dan Titik Nol Kilometer.
Demo di Kompleks Kepatihan, Gubernur DIY Hamengku Buwono X menemui massa peserta aksi. Itu terjadi sekitar pukul 16.05. HB X yang juga raja Keraton Jogja itu rela duduk di aspal tanpa alas apa pun saat mengajak massa peserta aksi berdialog dengan sejumlah tuntutannya.
Sejumlah persoalan pun disampaikan massa aksi. Mulai dari pasca-kasus korupsi Stadion Mandala Krida Jogja, minimnya upah minimum regional (UMR) di DIY, persoalan premanisme, Jaga Warga, permasalahan ojek online (ojol), hingga banyaknya tambang ilegal di Kulon Progo.
Baca Juga: CCTV Sepanjang Malioboro Tak Bisa Diakses, Diskominfo Kota Klaim Pemeliharaan, Pemprov Sebut Ganggua
HB X merespons pertanyaan massa aksi mengenai pembangunan Stadion Mandala Krida yang hingga saat ini belum kunjung diperbaiki. Pemprov dan menpora telah survei. Hasilnya, bagian sisi timur stadion dinilai belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali.
Bahkan, lanjut HB X, sebagian bangunan kemungkinan harus dibongkar. Namun karena anggaran dari APBN diberikan secara bertahap, pembangunan bagian dalam Stadion Mandala Krida sesuai persyaratan FIFA baru dapat dilakukan pada 2028.
"Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida, boleh. Tapi kalau malam tidak bisa, karena belum ada lampu," katanya menjawab pertanyaan massa aksi.
Selanjutnya gubernur merespons persoalan besaran UMR di DIY yang dinilai masih rendah. Pihaknya mengaku tidak bisa menentukan besaran UMR secara sepihak tanpa adanya kesepakatan. Hingga saat ini ia masih menunggu keputusan menteri ketenagakerjaan.
"Kami ini kabupaten atau provinsi, itu bagaimana berundingnya kesepakatan itu sendiri? Kami tidak bisa memaksa," tutur bapak lima puteri ini.
Baca Juga: Mahasiswa di Jogja Turun ke Jalan di Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Soroti Kacaunya Pemerintahan
Terkait persoalan premanisme, seperti parkir liar, parkir nuthuk, pungutan liar (pungli) dan sebagainya, HB X mengaku tidak mengetahui secara persis persoalan tersebut. Ia mengaku tidak memiliki hubungan dengan preman-preman di DIY.
"Saya tidak punya hubungan sama preman, gitu. Saya tidak tahu ya kan? Kalau saya, kalau kekerasan jangan dilakukan, ya kan?," tuturnya.
Selain itu, permasalahan aplikator ojol juga disampaikan oleh massa aksi kepada HB X. Namun mereka kecewa dengan jawaban Gubernur HB X karena dinilai tidak memberikan solusi atas jawaban yang diberikan.
"Kalau ada hal seperti itu mbok kami diberitahu, tapi jangan lisan, tertulis, argumentasinya apa, supaya jadi alat kami untuk bisa berjejaring dengan pusat," jawab HB X mengenai permasalahan ojol di DIY.
Baca Juga: Massa Aksi Aliansi Jogja Memanggi di Titik Nol Kilometer Mulai Membubarkan Diri Usai Isya
Selanjutnya massa aksi menuntut HB X mencabut aturan pelarangan aksi demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi. Menanggapi hal ini, dia menyatakan tidak pernah menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, selama tidak disertai kekerasan.
"Bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silakan. Tapi jangan ada kekerasan," tuturnya,
Persoalan lain yang disoroti massa aksi adalah kondisi kawasan karst Gunungkidul dan aktivitas pertambangan di Kulon Progo. Peserta aksi menyampaikan adanya peningkatan aktivitas tambang hingga 40 persen berdasarkan data 2025–2026. Dampaknya, aktivitas pertambangan disebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran debu hingga masuk ke rumah warga, serta memicu konflik di masyarakat.
Menanggapi hal ini, HB X mengaku memahami persoalan yang terjadi. Menurutnya, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni aktivitas pertambangan ilegal dan pertambangan yang telah mengantongi izin. Fakta di lapangan, kata dia, aktivitas tambang ilegal di Kulon Progo disebut telah mengakibatkan kerusakan jembatan hingga hancur.
"Sekarang pertanyaan saya, saya bisanya mengingatkan (kepala penambang ilegal, Red), teman-teman juga bisa menyampaikan," katanya.
Baca Juga: Forum BEM DIY Gelar Aksi Demo di DPRD, Tuntut Penanganan Karhulta hingga Premanisme
Mendengar jawaban HB X, massa aksi langsung bersorak. Sejumlah peserta aksi terlihat kecewa dengan respons yang disampaikan.
HB X kemudian melanjutkan jawabannya. Dia mengatakan, pihaknya akan mendalami aktivitas pertambangan ilegal di DIY, termasuk di Kulon Progo. Namun, menurutnya, penanganan tambang ilegal juga perlu mempertimbangkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Massa aksi kembali bersorak mendengar penjelasan itu. "Karena mereka (pekerja tambang ilegal, Red) kan butuh makan. Kami baru bisa melakukan di Lereng Merapi tidak ada tambang lagi, kecuali mereka di aliran sungai," katanya.
Dikatakan, jika ditemukan aktivitas tambang ilegal yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan didukung data, pihaknya akan menerjunkan petugas untuk menangani persoalan tersebut.
"Bahwa kita juga harus mempersiapkan alternatif untuk bekerja. Jangan jadi orang terlantar (pekerja penambang ilegal, Red) nanti masalahnya lain lagi," tegasnya.
Setelah menjawab sejumlah pertanyaan massa aksi, sekitar pukul 16.30 HB X kembali masuk ke Kantor Gubernur DIY bersama jajarannya. Saat memasuki kantor, massa aksi sempat berteriak dan terjadi aksi saling dorong.
Mereka tampak belum puas dengan jawaban yang disampaikan Gubernur HB X. Setelah itu, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke kawasan Titik Nol Kilometer. (cin/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja