JOGJA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY tidak setuju jika siswa dilibatkan sebagai petugas pemorsian saat pembagian makan bergizi gratis (MBG). Saat ini terdapat dua sekolah di DIY yang menjadi pilot project pembagian MBG dengan sistem prasmanan.
Kepala Disdikpora DIY Raden Suci Rohmadi mengatakan, siswa seharusnya cukup menerima dan menyantap makanan yang telah disediakan. Pelibatan siswa dalam proses penyediaan makanan dinilai tidak perlu karena mereka merupakan penerima manfaat program tersebut.
"Semuanya harusnya BGN (Badan Gizi Nasional, Red). Kita semua penerima manfaat, jadi jangan libatkan terlalu banyak sekolah dalam proses penyediaan makanan. Kita tinggal memakan," katanya, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: Awan Mendung Selimuti Merapi, Ancaman Awan Panas Masih Mengintai
Hal serupa juga berlaku bagi guru. Suci menilai proses pencicipan makanan sebelum dikonsumsi siswa sebaiknya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan MBG. Jika guru dilibatkan untuk mencicipi makanan, dikhawatirkan justru berisiko apabila makanan itu bermasalah.
"Kalau guru harus mencicipi dulu, saat mencicipi yang keracunan gurunya bagaimana? Kenapa tidak BGN saja yang mencicipi," ujarnya.
Dia menambahkan, pembenahan terhadap penyediaan MBG juga perlu segera dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan. Apalagi sebelumnya kasus serupa terjadi di sejumlah wilayah DIY.
Baca Juga: Kustomfest 2026 'High Octane': Ajang Pembuktian Karya Builder Lokal ke Kancah Dunia
"Kita tidak menginginkan lagi ada kejadian serupa dari Kulon Progo, Sleman, kemudian Kota Jogja. Mudah-mudahan yang terakhir di Kota Jogja itu," jelasnya.
Menurut Suci, pembenahan tidak hanya menyangkut hasil makanan yang diterima sekolah. Namun perlu dilakukan sejak proses penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga makanan siap dikonsumsi siswa.
Di sisi lain, Suci menyebut aspek higienitas menjadi kewenangan dinas kesehatan (Dinkes). Kendati demikian, pihaknya mendorong agar sekolah, komite sekolah, atau perwakilan orang tua diberikan kesempatan melihat secara langsung proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Supaya mereka ada kepercayaan terhadap pengelolaan makanan," ungkapnya.
Suci mengibaratkan kondisi saat ini seperti masyarakat mengonsumsi makanan dalam jumlah besar tanpa mengetahui proses pengolahannya. Karena itu, keterbukaan proses pengolahan dinilai penting, agar pihak sekolah dan orang tua memiliki gambaran mengenai kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa. "Sehingga mereka bisa menyimpulkan, apakah makanan itu layak dikonsumsi siswa atau tidak," tandasnya. (cin/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja