Kunjungan dan Dialog Komisi B DPRD DIY dengan Gabungan Kelompok Tani Kulon Progo
Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DIY mengadakan kunjungan dalam daerah (KDD) ke Kabupaten Kulon Progo. Terjadi dialog dengan sejumlah petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Banyak hal dikemukakan para petani. Mereka menyampaikan aspirasi menyangkut kebutuhan infrastruktur guna memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Kami ingin ada perbaikan permanen tanggul dan jalan inspeksi sepanjang 7 kilometer di Sungai Serang. Terutama di daerah Ngestiharjo. Dibutuhkan perbaikan permanen infrastruktur sadap intake dan outlet yang pernah mengalami kerusakan akibat banjir,” ujar Ketua Gapoktan Kalurahan Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo, Sahadadi Mulyono di aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan usulan agar material sedimentasi hasil normalisasi Sungai Serang dapat langsung dimanfaatkan untuk memperkuat tanggul di sekitar lokasi. Para petani juga ingin bisa mendapatkan bantuan rice milling plant (RMP) untuk meningkatkan kapasitas pengolahan beras. Nilai RMP berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar
Menurut Sahadadi, keterbatasan mesin penggilingan saat ini membuat petani masih fokus pada produksi beras medium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 13.500 per kilogram. Dengan dukungan RMP, petani berharap bisa memproduksi beras premium dengan HET Rp 14.990 per kilogram . “Lebih efisien dan punya nilai tambah,” kata Sahadadi.
Dia menyampaikan capaian kelompoknya dalam memenuhi komitmen pasokan gabah kering panen ke Bulog. Tahun lalu, 2025, pasokan yang disalurkan mencapai 1.000 ton. Meningkat menjadi 3.872 ton pada 2026 ini. Atas capaian tersebut, kelompok tani memperoleh bantuan vertical dryer berkapasitas 10 ton dari Kementerian Pertanian RI.
Aspirasi lainnya disuarakan perwakilan petani milenial Danang. Dia meminta kejelasan regulasi mengenai pembentukan kelompok petani milenial. Kepastian itu dinilai penting agar keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dapat berkembang secara profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.
Menanggapi berbagai aspirasi dari petani Kulon Progo, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, terus mendorong penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo. Upaya yang dilakukan melalui sinergi lintas sektor, pengembangan inovasi teknologi pertanian, dan peningkatan dukungan terhadap petani.
Dikatakan, ketahanan pangan membutuhkan kerja sama antarlembaga yang berkelanjutan. Kehadiran Komisi B langsung ke lapangan penting untuk memetakan kebutuhan petani. Sekaligus memastikan program pemerintah dapat menjawab persoalan pertanian secara konkret.
“Di tengah tantangan fiskal dan perubahan iklim, kami ingin memetakan program riil yang bisa diakses untuk mendongkrak sektor pertanian Kulon Progo,” kata Ndari, sapaan akrabnya, kemarin (17/9).
Kunjungan Komisi B ke Kulon Progo dilakukan pada Selasa (15/9) lalu. Ikut hadir dalam pertemuan itu unsur dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum.
Menanggapi sejumlah aspirasi petani, Ndari mengakui, potensi pertanian Kulon Progo cukup besar. Namun menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kemarau panjang, berkurangnya jumlah petani, alih fungsi lahan, dan belum meratanya penggunaan teknologi hingga mekanisasi pertanian.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Drajat Purbadi menjelaskan, Kulon Progo memiliki sejumlah komoditas unggulan. Di antaranya, cabai dan melon dari kawasan pesisir. Lahan yang sebelumnya kurang produktif sejak 1980-an berhasil dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif melalui kerja sama dengan UGM.
Kulon Progo juga memiliki pola tanam khas dengan padi di bagian atas lahan dan palawija di bagian bawah. Selain itu, kawasan aerotropolis Bandara YIA berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pertanian modern lewat penerapan otomatisasi pengairan, penggunaan traktor dengan kendali jarak jauh, dan rencana pembangunan greenhouse melon.
Meski memiliki potensi besar, sektor pertanian Kulon Progo masih menghadapi persoalan regenerasi. Sebanyak 70–80 persen petani berusia di atas 50 tahun. Kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan pendidikan, pendampingan, dan ruang pengembangan bagi petani muda. “Tujuannya agar regenerasi petani dapat berlangsung secara berkelanjutan,” terang Drajat.
Beberapa inovasi telah dilakukan. Antara lain Jasa Layanan Kedaulatan Hara atau Jaladara untuk mengatasi ketergantungan terhadap pupuk kimia, Larasati atau Layanan Reparasi Alat dan Mesin Pertanian. Lalu Jalapaksi Mobile untuk layanan pakan silase, dan optimalisasi aplikasi Taniku. “Ini sebagai etalase digital dan sarana informasi transaksi produk pertanian,” jelasnya. (kus)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja