JOGJA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan penanganan bencana membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak, dengan PMI berperan sebagai penghubung antara masyarakat maupun perusahaan yang menyalurkan bantuan dan korban bencana.
"PMI berada di tengah antara para kelompok masyarakat yang ingin membantu dan masyarakat yang dibantu," katanya saat sambutan acara pelantikan Pengurus PMI DIY di Bangsal Kepatihan, Minggu (13/9/2026).
Menurut JK sapaan akrabnya, PMI berada di tengah masyarakat yang menerima bantuan maupun masyarakat dan perusahaan yang hendak menyalurkan bantuan. PMI kemudian membantu memastikan bantuan tersebut dapat disalurkan secara langsung kepada korban bencana.
"Namun, prinsip kita, lebih baik mencegah (bencana, Red) daripada membantu menyelesaikan," katanya.
Saat ini, PMI tidak hanya berfokus pada penanganan bencana yang telah terjadi. Upaya pencegahan juga menjadi bagian dari kerja kemanusiaan PMI, termasuk mencegah munculnya bencana kemanusiaan akibat konflik.
"Maka dari itu pentingnya adanya pengertian sesama, adanya toleransi bersama, sehingga tidak menimbulkan bencana kemanusiaan," tuturnya.
Dia mengingatkan sejumlah konflik yang pernah terjadi di Poso, Ambon, Aceh, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dia menegaskan, kerja kemanusiaan tidak cukup hanya dilakukan setelah masyarakat menjadi korban. Upaya pencegahan harus dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Baca Juga: Tak Punya Tradisi Membatik, Warga Mulyodadi Kembangkan Batik Gayam hingga Jadi Usaha BUMDes
Perhatian juga perlu diberikan terhadap persoalan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir dan longsor.
Karena itu, PMI bersama pemerintah mendorong gerakan penghijauan di lingkungan masyarakat. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah berbagai bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Provinsi DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aria Nugrahadi membacakan sambutan Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X. Dalam sambutan tersebut, HB X berharap kepengurusan PMI DIJ masa bakti 2026–2031 semakin kuat dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana.
PMI diminta terus memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat, kapasitas relawan, sistem informasi dan komunikasi kedaruratan, pengelolaan logistik, pendidikan kebencanaan, serta pemanfaatan teknologi. "Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan darah," katanya.
Baca Juga: Sasar Anak dan Dewasa, Pemkot Deteksi Penularan TBC dengan Terapkan Pemeriksaan Active Case Finding
Pelayanan darah menjadi salah satu tugas penting PMI. Ketersediaan darah sangat bergantung pada kepedulian masyarakat untuk menjadi pendonor.
Ke depan, tantangan PMI tidak sekadar meningkatkan jumlah pendonor. Ketersediaan darah juga harus dijaga agar mencukupi kebutuhan, aman, bermutu, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kerja kemanusiaan menempatkan kepentingan manusia di atas berbagai perbedaan. Nilai tersebut menjadi dasar penting bagi PMI dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
"Bahwa kehidupan manusia harus ditempatkan di atas segala perbedaan," tambahnya. (cin)
Editor : Winda Atika Ira Puspita