JOGJA - Penetapan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia UNESCO dinilai menghadirkan tantangan bagi pariwisata Kota Jogja. Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan menilai kebijakan pelestarian cagar budaya perlu diimbangi dengan perlindungan ekonomi masyarakat kecil dan peningkatan pendapatan daerah.
Krisnadi mengatakan, perlu ada pergeseran paradigma dalam mengelola pariwisata di kawasan cagar budaya. Sebab, pelestarian cagar budaya seharusnya tidak berjalan secara eksploitatif atau mengorbankan ekonomi warga kelas mikro.
“Sumbu filosofi melambangkan keselarasan hidup manusia, alam, dan Tuhan (Hamemayu Hayuning Bawono). Namun, praktik pariwisata massal saat ini cenderung mereduksi kawasan sakral ini sekadar menjadi komoditas visual tempat berswafoto semata," ujar Krisnadi, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Menuai Kritik, France Football Coret 5 Nama Besar dari Ronaldo hingga Pedri dari Ballon d’Or 2026
Politisi Partai Gerindra itu menyoroti sejumlah kebijakan penataan yang dinilai belum menyentuh partisipasi publik secara bermakna. Mulai dari penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro. Kemudian penutupan kantong parkir bus wisata seperti TKP Abu Bakar Ali dan Senopati, hingga pemasangan regol ayom di sirip-sirip Jalan Malioboro yang menyulitkan akses pejalan kaki dan warga difabel.
Kebijakan pembatasan akses transportasi tanpa kesiapan sarana pengganti dinilai memicu kemacetan di koridor pendukung, maraknya parkir liar, serta penurunan pendapatan sektor hospitality dan transportasi tradisional. Tidak hanya itu, juga ada penurunan pendapatan asli daerah.
Krisnadi membeberkan, dalam Kajian Analisa Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Jogja 2025 menunjukkan penurunan pendapatan pada sektor restoran hingga 24,78 persen. Kemudian pajak reklame turun 87,59 persen, dan PBB-P2 tertekan hingga minus 19,94 persen.
Baca Juga: Nyai Husnul Khotimah Warsun, Potret Kepemimpinan Perempuan di Pesantren
"Perencanaan tata ruang yang terlalu berfokus pada estetika visual berisiko menciptakan eksklusi sosial. Alih-alih meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi lokal terlebih dahulu, kebijakan yang terburu-buru justru mematikan usaha masyarakat kecil," tegasnya.
Guna menyelaraskan pelestarian warisan budaya dengan keberlanjutan ekonomi, Krisnadi mendorong Pemprov DIY dan Pemkot Jogja mengambil sejumlah langkah strategis. Misalnya mendorong partisipasi warga lokal sebagai garda terdepan pariwisata. Seperti mengelola shuttle wisata lokal atau sebagai pengawas norma budaya di kawasan sakral.
Ia juga berharap agar asa kebijakan yang mendorong biro perjalanan dan perhotelan beralih dari wisata massal ke wisata minat khusus. Seperti walking tour sejarah filosofis, workshop kebudayaan, dan kuliner tradisional. Disamping itu, juga perlu penguatan aksesibilitas dan infrastruktur. Di antaranya menyiapkan skema transportasi wisata terpadu yang memudahkan wisatawan menjangkau kawasan sumbu filosofi sekaligus kampung-kampung wisata di sekitarnya.
Baca Juga: 10 Klub Pegadaian Championship Harus Mulai Musim 2026/2027 dengan Poin Minus
Ia juga mendorong perubahan narasi promosi. Upayanya dapat dilakukan dengan mendorong media dan influencer untuk mempromosikan nilai lokalitas, pengalaman budaya, dan panduan etika berkunjung, bukan sekadar tempat swafoto viral.
Selain itu, ia menilai juga perlu kewajiban agar pelaku usaha perhotelan dan restoran berinvestasi pada pengolahan limbah mandiri dan hemat air. Supaya aktivitas pariwisata di Kota Jogja lebih ramah lingkungan secara berkelanjutan.
"Pembangunan pariwisata harus direncanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Harus ada penyeimbang berupa mitigasi dampak, insentif fiskal, serta pembiayaan bagi UMKM agar warisan budaya lestari dan masyarakatnya sejahtera," tegasnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita