RADAR JOGJA - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendesak Pemda DIY lebih serius mengalokasikan anggaran guna peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Fokus utamanya, memperkuat pelatihan dan simulasi penanganan bencana berbasis di kelurahan dan kalurahan.
"DIY memiliki keindahan alam dan budaya, namun di sisi lain menyimpan berbagai potensi ancaman bencana yang nyata. Di antaranya, Gunung Merapi, potensi megatrust di pantai selatan hingga Sesar Opak,” ungkap Eko saat menyoroti pentingnya optimalisasi APBD DIY untuk mitigasi dan penanggulangan bencana di gedung DPRD DIY Senin (7/9).
Dikatakan, Gunung Merapi saat ini statusnya siaga atau level III. Ada juga potensi gempa maupun ancaman akibat hidrometeorologi. Menyadari berbagai potensi bencana itu, Eko mewanti-wanti Pemda DIY memiliki kewajiban menumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan dukungan peralatan yang memadai.
Baca Juga: Anggaran Penanggulangan Bencana di DIY Rendah, Dibandingan Tingkat Risikonya: Ini Kata Komisi A
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY itu mengingatkan, wilayah DIY tidak terlalu luas. Tapi memiliki potensi bencana gunung yang aktif. Merapi pernah erupsi besar di 2010. Empat tahun sebelumnya, terjadi gempa bumi 2006.
Berdasarkan kajian atas rancangan anggaran penanggulangan bencana di DIY pada Tahun Anggaran (TA) 2027 nilainya sekitar Rp 18,3 miliar. Eko mencatat alokasi anggaran itu dinilai masih belum memadai mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana.
Dari total anggaran tersebut, rinciannya meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 15,2 miliar. Lalu program penanggulangan bencana Rp 2 miliar, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan nonkebakaran Rp 405,5 juta, serta program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan Rp 690 juta.
Secara khusus Eko menyoroti program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana TA 2027 hanya mencakup 25 keluarga. Alokasi anggarannya Rp 690.909.000. Begitu pula dengan program penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dirancang untuk 500 orang. Nilai anggarannya Rp 537.810.150.
Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Mohammad Sofyan Dorong Bajaj Naik Kelas Jadi Transportasi Wisata
Menyikapi itu, Komisi A DPRD DIY menyampaikan sejumlah catatan kritis. Berikut rekomendasi strategis kepada Pemda DIY. Pertama, anggaran penanggulangan bencana harus ditingkatkan. Memprioritaskan dukungan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana berbasis di kelurahan dan kalurahan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memudahkan koordinasi langsung dengan lurah, pamong, destana/tantana, KSP, satlinmas, dan elemen masyarakat serta media. Eko menilai, simulasi perlu melibatkan jurnalis agar aspek liputan dan logistik penanganan bencana dapat teredukasi dengan baik.
Kedua, pentingnya penegakan peraturan daerah (perda) tata ruang untuk meminimalisasi risiko bencana. Pelanggaran tata ruang seperti pembangunan hotel di pinggir pantai atau berkurangnya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan harus ditindak tegas. Ini bertujuan mencegah ancaman seperti abrasi, banjir, maupun krisis oksigen akibat hilangnya vegetasi.
Ketiga, Pemda DIY diminta melibatkan perguruan tinggi dalam konsolidasi edukasi penanggulangan bencana. Misalnya, melalui integrasi kuliah kerja nyata (KKN) tematik kebencanaan. Selain itu, sektor swasta dan dunia usaha di DIY harus didorong untuk memastikan tempat-tempat usaha mereka memiliki standar ketangguhan menghadapi bencana.
Keempat, aspek keselamatan relawan dan jurnalis yang meliput di zona rawan bencana seperti kelengkapan safety helmet dan pakaian standar mitigasi harus diperhatikan. Difasilitasi dalam skema dukungan peralatan penanggulangan bencana.
"Langkah-langkah preventif ini dapat segera ditindaklanjuti Pemda DIY demi mewujudkan masyarakat dan kawasan yang siaga, tangguh, dan siap menghadapi segala risiko bencana di masa depan," tandas Eko. (kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita Sumber : Radar Jogja