JOGJA - Pengelompokan masyarakat berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Salah satunya terkait hasil pemeringkatan yang dinilai belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga secara aktual.
Salah seorang warga Jetis, Kota Jogja , Indra Nugroho mengaku bingung setelah mengecek status desil berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya. Ia mendapati dirinya berada dalam rentang desil 6-10, meski menurutnya hasil itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang ia rasakan.
"Saya bingung penentuannya seperti apa, kok saya di desil 6-10. Menurut saya ini agak aneh, karena ya tidak benar-benar sesuai dengan realitasnya," katanya, kemarin (22/8/2026).
Indra mengungkapkan, ia juga memiliki sampel lain dari salah seorang temannya, yang menurutnya secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan dirinya. Namun justru berada di level desil yang lebih rendah.
"Salah satu teman saya, ekonominya lebih bagus, malah dia di desil 2. Ini kan membingungkan. Sebenarnya cara pengukurannya seperti apa," kata Indra.
Baca Juga: Pertunjukan Wayang Kulit Lakon Wahyu Katentreman di Lapangan Rakai Pikatan Kalasan Disambut Antusias
Penuturan lain datang dari mahasiswa perantau asal Lampung, Muhammad Yudha. Ia mengaku cukup kaget ketika melakukan pengecekan dan dirinya berada di desil 8.
"Gak masuk akal lah menurut saya. Kok bisa di desil 8. Saya bingung penentuannya itu bagaimana," tutur mahasiswa UNY ini.
Persoalan itu berkaitan dengan cara desil digunakan untuk memetakan posisi kesejahteraan masyarakat. Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil. Mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Menilai berbagai dinamika itu, pakar ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Susilo Nur Aji Cokro Darsono mengingatkan agar hasil desil tidak dipahami sebagai gambaran mutlak mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Baca Juga: Uji Coba Melawan Bali United Jadi Ujian Fisik dan Finishing Skuad PSIM Jogja
"Desil jangan dianggap label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil bisa jadi alat melihat posisi keluarga dalam kelompok masyarakat, tapi tetap harus dilihat bersama kondisi lain. Desil itu alat bantu penyaringan, bukan vonis," tuturnya.
Menurut Susilo, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah karakteristik metode proxy means test (PMT) yang digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan. Metode itu menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi yang relatif stabil untuk memperkirakan kondisi kesejahteraan rumah tangga.
Persoalannya, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Pendapatan dapat berubah, seseorang bisa kehilangan pekerjaan, jumlah tanggungan bertambah, atau keluarga menghadapi pengeluaran tidak terduga seperti biaya kesehatan.
Karena itu, posisi desil sebuah keluarga pada suatu waktu belum tentu menggambarkan kondisi ekonominya ketika situasi rumah tangga telah berubah.
Susilo menjelaskan, kesejahteraan juga tidak cukup dilihat dari pendapatan. Kepemilikan aset dan tabungan, jumlah tanggungan, jenis pekerjaan, utang, serta akses terhadap layanan dasar juga menjadi bagian yang memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, pendapatan itu hanya salah satu bagian dari kesejahteraan. Ada banyak variabel yang diperlukan, mulai dari perlu lihat apakah keluarga punya aset dan tabungan, berapa tanggungannya, apakah pekerjaannya tetap atau informal, apakah punya utang, dan bagaimana aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.
Baca Juga: Semarak Jogja Fashion Carnival 2026 Meriahkan Malioboro, Mahasiswa Asing Ikut Berparade
"DTSEN sudah menggunakan banyak variabel, tapi pada akhirnya seluruh informasi itu menghasilkan satu angka. Kondisi lain seperti kerentanan ekonomi bisa saja belum sepenuhnya terlihat," ujarnya.
Ia menilai aspek kerentanan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih dalam pengembangan pemetaan kesejahteraan. Rumah tangga yang terlihat relatif stabil secara ekonomi dapat mengalami penurunan kemampuan memenuhi kebutuhan ketika menghadapi guncangan tertentu.
Selain perubahan kondisi rumah tangga, faktor wilayah juga perlu diperhitungkan. Menurut Susilo, nominal pengeluaran yang sama tidak selalu menunjukkan daya beli yang sama karena tingkat harga dan biaya hidup berbeda antarwilayah.
"Dua keluarga yang ekonominya hampir sama bisa masuk desil berbeda hanya karena ada di sekitar batas kelompok. Lalu, biaya hidup juga berbeda. Rp 4 juta di Jakarta belum tentu punya daya beli yang sama dengan Rp 4 juta di daerah lain. Karena itu, perbedaan kondisi antarwilayah juga penting diperhitungkan," tegas Susilo.
Baca Juga: Budaya Kustom di Jogja Makin Berkembang, Event Jadi Ruang Temu antara Builder dan Konsumen
Untuk itu, ia menyebut penggunaan deflator spasial dapat menjadi salah satu pendekatan dalam memperhitungkan perbedaan daya beli antarwilayah. Dengan demikian, pemetaan kesejahteraan diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi rumah tangga, tetapi juga konteks ekonomi di wilayah tempat masyarakat tinggal.
Susilo juga menekankan desil merupakan ukuran relatif. Artinya, posisi seseorang dalam desil menunjukkan perbandingannya dengan kelompok masyarakat lain, bukan ukuran absolut mengenai kaya atau miskinnya seseorang.
"Misal desil 10 berarti sebuah keluarga ada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Tapi masuk desil 10 tidak selalu berarti keluarga itu tergolong kaya seperti yang dibayangkan masyarakat," jelasnya.
Kondisi ini membuat dua rumah tangga yang secara ekonomi relatif berdekatan dapat berada dalam desil berbeda. Terutama apabila posisi keduanya berada di sekitar batas antarkelompok.
Baca Juga: Vincent Kompany Tegaskan Bayern Munich Incar Trofi Franz Beckenbauer Super Cup
Menurut Susilo, penggunaan desil juga semestinya disesuaikan dengan tujuan kebijakan. Parameter yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial. Misalnya, tidak harus memiliki fungsi yang sama dengan instrumen untuk memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.
Ia mendorong pemutakhiran data tidak hanya menangkap kondisi ekonomi rumah tangga pada satu waktu. Tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan kondisi serta tingkat kerentanan yang dihadapi keluarga.
"Dengan itu, desil tetap dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pemetaan, tapi tidak menjadi satu-satunya dasar dalam membaca kondisi kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja