Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinsos Kulon Progo Buka Suara Soal Perubahan Desil DTSEN dan Mekanisme Banding Bansos

A
Penulis: Anom Bagaskoro❯
ANTRE: Warga Kalurahan Giripeni mengambil bantuan sosial karena masuk desil satu hingga empat. (ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA) 
ANTRE: Warga Kalurahan Giripeni mengambil bantuan sosial karena masuk desil satu hingga empat. (ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA) 

Advertisement

KULON PROGO - Perubahan status desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perbincangan publik lantaran dinilai tak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulon Progo menyebutkan bahwa lonjakan atau perubahan desil tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari status kepemilikan aset hingga jumlah pendapatan.

Kepala Dinsos PPPA Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, menegaskan bahwa wewenang penetapan status desil sepenuhnya berada di Kementerian Sosial (Kemensos) RI berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Posisi kami sebenarnya hanya pengguna aplikasi (user), karena wewenang penetapannya ada di pemerintah pusat," ujar Erna saat ditemui, Jumat (21/8/2026).

Erna menjelaskan, peringkat desil menjadi acuan utama dalam penentuan penerima Bantuan Sosial (Bansos), baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Advertisement

Umumnya, bansos diprioritaskan bagi penerima manfaat yang berada di kelompok desil satu hingga empat.

Mengenai perubahan desil yang terkesan mendadak, Erna menerangkan bahwa pembaruan (update) data DTSEN dilakukan sistem secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Penilaian tersebut mengacu pada 39 indikator BPS yang mencakup dua dimensi utama, yakni indikator tingkat individu dan indikator rumah tangga.

"Ada potensi kenaikan desil akibat kepemilikan aset, baik bergerak maupun tidak bergerak seperti sepeda motor atau mobil. Bahkan status kepemilikan tempat tinggal apakah milik sendiri atau menyewa turut memengaruhi hasil akhir," jelasnya.

Berbeda dengan mekanisme terdahulu, indikator saat ini diolah langsung oleh sistem otomatis tanpa campur tangan manusia (human intervention), sehingga penetapan angka desil berjalan murni berbasis data tanpa pertimbangan aspek sosial kualitatif secara manual.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pasang Spanduk, Wali Murid Protes Keras Regrouping SDN Hargomulyo, Disdikpora Kulon Progo Buka Suara

Pasang Spanduk, Wali Murid Protes Keras Regrouping SDN Hargomulyo, Disdikpora Kulon Progo Buka Suara

Kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah di Kabupaten Kulon Progo menuai penolakan dari warga. Puluhan orang tua dan wali murid menggelar aksi protes di depan SD Negeri Hargomulyo guna menolak rencana penyatuan...

Kepala Kejari Kulon Progo Janjikan Penanganan Kasus yang Menggantung

Kepala Kejari Kulon Progo Janjikan Penanganan Kasus yang Menggantung

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo kini dinahkodai kepala baru.  Langkah awal dalam kepemimpinan yang baru, berupa janji menuntaskan penanganan kasus yang selama ini menggantung. Kepala Kejari Kulon Progo Putri Ayu..

Kenaikan Siltap Batal, Tukin Dukuh di Kulon Progo Terganjal Aturan Kalurahan

Kenaikan Siltap Batal, Tukin Dukuh di Kulon Progo Terganjal Aturan Kalurahan

Rencana kenaikan penghasilan tetap (siltap) bagi lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo resmi dialihkan menjadi tunjangan kinerja (tukin). Perubahan ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer