JOGJA - Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DIY tengah menginisiasi lahirnya Forum Parlemen Nyawiji. Forum diskusi itu melibatkan multipihak yang akan terlibat dalam perumusan kebijakan daerah. Multipihak itu antara lain meliputi kalangan perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga wakil rakyat.
Gagasan membentuk Forum Parlemen Nyawiji itu mengemuka dalam diskusi terbuka bertajuk “Dari Kolaborasi Menuju Dampak: Membangun Ekosistem Pengetahuan untuk Penguatan Kebijakan dan Pembangunan Daerah.” Berbagai respons muncul dalam acara tersebut. Sebagian besar peserta menyambut hangat ide tersebut.
“Kami mengapresiasi lahirnya Forum Parlemen Nyawiji ini,” ucap Ketua Umum Badan Musyawarah Musea (Barahmus) DIY Suratman Woro Suprojo saat menjadi orang pertama yang memberikan tanggapan dalam diskusi di ruang paripurna DPRD DIJ, Jumat (21/8).
Guru besar dan pengajar di Fakultas Geografi UGM itu lantas memberikan ilustrasi dengan berbagai kisah dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Apresiasi senada disampaikan perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Noor Mahmudah.
Diskusi yang dipandu Dosen UMY Ahmad Ma’aruf itu menghadirkan narasumber Koordinator Pusat Studi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sunaji Zamroni dan Dosen MKP Fisipol UGM Dede Setiono. Dalam kesempatan itu Sunaji mengungkapkan pengalamannya membangun kolaborasi lintas sektor.
“Kira-kira 20 tahun lalu pernah ada forum semacam itu bernama Kaukus Parlemen,” kenang mantan Komisioner KPU Kota Jogja 2008-2013 ini. Dia mewanti-wanti agar Forum Parlemen Nyawiji itu nantinya tidak terjebak menjadi forum diskusi yang formal.
Baca Juga: Raih Prestasi Media Publik Bidang Hukum yang Andal, JDIH DPRD DIY Peringkat V Nasional
Menurut Sunaji yang lebih dikedepankan adalah kualitas obrolan. Dia ingin satu saat diadakan festival review atas kebijakan pemerintah daerah. Festival diadakan di Malioboro. Tak perlu waktu lama. Cukup satu jam. Masyarakat dipersilakan hadir dan bicara. Dengan begitui Malioboro tak hanya diramaikan dengan acara kuliner. “Festivalnya bukan lagi soal makanan,” sindir mantan peneliti dan direktur eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) Jogja ini.
Sedangkan Dede Setiono menceritakan, rujukan dalam tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa merujuk dari referensi di nusantara. Misalnya dari Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Ini sekaligus menanggapi masukan dari Ketua Umum Barahmus Suratman. “Dari Negara Kertagama ada ilustrasi pemerintahan dan masyarakat dalam membangun kolaborasi. Pemerintah itu diibaratkan singa dan rakyat itu huta. Tanpa hutan, singa tak bisa apa-apa,” katanya.
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengakui, kompleksitas pembangunan di DIY memerlukan kolaborasi lintas sektor. Mempertemukan pengetahuan, kepakaran, aspirasi masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan. Perguruan tinggi membawakan riset. Lalu masyarakat sipil menyuarakan publik dan media memperjelas transparansi. “DPRD dan pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang baik,” terang Nuryadi.
Diingatkan, Forum Parlemen Nyawiji tidak dibangun secara top-down. Forum diharapkan menjadi ruang terbuka bagi berbagai elemen masyarakat. Forum ini harus menjadi ruang bersama. Bukan hanya DPRD yang menentukan. Tapi semua pihak dapat memberikan gagasan dan kontribusinya.
Terkait itu, Rektor Universitas Amikom Jogja M. Suyanto bercerita pengalaman membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, dengan Pemkab Sleman. Selama tiga tahun 2022-2025 dijalin kerja sama dalam pembuatan film dengan latar belakang cerita lokal. Kerja sama itu menelan anggaran Rp 13,5 miliar. Hasilnya ternyata luar biasa. “Berhasil didistribusukan ke seluruh dunia. Tak kalah dengan karya film Hollywood,” ucapnya bangga.
Dikatakan dari pembuatan film bisa terbangun ekosistem dengan 16 subsektor. Kini, Amikom tak lagi mengandalkan pendapatan dari mahasiswa. Sebanyak 70 persen pendapatan ditopang dari hasil riset.
Unek-unek juga dikemukakan Sapto Tanoyo dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Dia ingin lahirnya Forum Parlemen Nyawiji itu bisa benar-benar efektif. Membangun kolaborasi dan menyelesaikan berbagai persoalan. “Masukan dan aspirasi kami sampaikan secara tertulis,” ucap Sapto.
Baca Juga: DPRD DIY Soroti Akurasi Data Desil 9-10 soal Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
Ketua Komisi B DPRD DIY Rb. Dwi Wahyu Budiantoro mengingatkan, sebenarnya sudah tersedia berbagai kanal untuk masyarakat menyampaikan suara. Di antaranya ada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan pemerintah daerah. Sedangkan di dewan punya sarana pokok-pokok pikiran (Pokir).
Keduanya sama-sama menjadi forum menampung aspirasi guna ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah. Namun demikian, dalam praktik tidak semanis yang dibayangkan. “Muncul berbagai perspektif yang berbeda di antara banyak lembaga,” tuturnya.
Dwi memberikan ilustrasi ketika kebijakan dibangun atas dasar data dan riset. Saat perlunya diadakan riset dari eksekutif punya pendapat lain. “Jangan banyak riset karena riset itu penelitian dan itu berarti proyek,” beber Dwi. Belum lagi soal sosialisasi turun langsung ke masyarakat. Ada kecurigaan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. (kus/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja